Pemerintah Targetkan 30 Ribu Koperasi Desa Merah Putih di 2026

Pemerintah menargetkan pembentukan dan pengoperasian 30 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di seluruh Indonesia hingga akhir tahun 2026. Target tersebut disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat perekonomian masyarakat tingkat bawah, dilansir dari Investor Daily pada Jumat (14/8/2026).

Dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI Tahun 2026 di Gedung DPR, Jakarta, pemerintah mencatat telah mendirikan 10 ribu KDKMP. Dari total unit yang berdiri tersebut, sebanyak 3.300 koperasi dilaporkan telah beroperasi secara optimal.

Target akhir tahun 2026 harus 30 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik, ucap Presiden Prabowo Subianto.

Penguatan kelembagaan ini diproyeksikan mampu menjaga stabilitas pasar nasional. Presiden Prabowo menegaskan bahwa penguasaan rantai pasokan dari hulu ke hilir oleh negara menjadi kunci agar pergerakan ekonomi tidak mudah dikendalikan oleh pihak tertentu.

Dengan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih, dalam sejarah republik Indonesia untuk pertama kalinya negara akan menguasai rantai pasok sendiri sehingga kita tidak bisa dipermainkan saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar, terang Presiden Prabowo Subianto.

Meskipun laju perekonomian berjalan mengikuti mekanisme pasar, intervensi pemerintah tetap diperlukan karena pasar dinilai rentan terhadap manipulasi oleh pemilik modal besar. Pemberdayaan masyarakat desa melalui wadah koperasi menjadi langkah strategis untuk menjaga keseimbangan tersebut.

Oleh karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi yang dibantu, diperkuat, dan diberdayakan, kata Presiden Prabowo Subianto.

Selain memperkuat rantai pasok, KDKMP diproyeksikan sebagai pusat penyaluran resmi untuk komoditas bersubsidi. Koperasi desa nantinya akan memegang peran vital dalam mendistribusikan barang-barang kebutuhan pokok masyarakat seperti LPG 3 kilogram, pupuk, beras, hingga minyak goreng.

Subsidi adalah uang rakyat, barang yang disubsidi, disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat, dan bukan dagangan, tegas Presiden Prabowo Subianto.