Pemerintah Tanggapi Keluhan Masyarakat Terkait Penetapan Desil DTSEN

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memberikan tanggapan terkait penetapan desil dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dinilai sejumlah masyarakat tidak sesuai dengan kondisi ekonomi riil mereka pada Rabu (19/8/2026) di Jakarta Pusat, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Penetapan desil tersebut diukur berdasarkan variabel sosial ekonomi individu, kondisi perumahan, hingga kepemilikan aset yang dikumpulkan Kemensos melalui mekanisme sensus dan survei BPS. Penetapan ini menuai sorotan setelah banyak warga membagikan hasil pengecekan NIK di situs resmi yang menunjukkan pengelompokan tingkat kesejahteraan tidak akurat.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa pemetaan kelompok kesejahteraan keluarga ini memiliki pijakan data resmi yang komprehensif dari pemerintah.

"Kan kita udah ada, desil itu basisnya sensus ekonomi. Jadi, sudah ada DTSEN (data tunggal sosial dan ekonomi nasional)," kata Airlangga.

Pemerintah memastikan bahwa penentuan tingkat pengeluaran maupun aset masyarakat diperoleh melalui pendataan lapangan secara menyeluruh.

"Ya itu berdasarkan survei," tambahnya.

Sementara itu, keluhan warga yang memiliki penghasilan rendah namun masuk desil tinggi mendapat tanggapan dari Kementerian Sosial. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menjelaskan bahwa penetapan indikator ekonomi dalam DTSEN bersifat fleksibel dan dapat diperbarui secara berkala.

"Setiap tiga bulan sekali ada hasil pemutakhiran. Maka itu kita harapkan memang semuanya bisa ikut berpartisipasi aktif dalam pemutakhiran data ini," ujar Saifullah Yusuf.

Masyarakat yang merasa data ekonominya tidak sesuai dapat mengajukan sanggahan pemutakhiran data melalui aplikasi Cek Bansos atau mendatangi kantor kelurahan dan desa setempat.