Pemerintah dan DPR Finalisasi Status Kepegawaian Guru PPPK dan Buka Formasi CPNS 2027

Pemerintah bersama DPR RI menetapkan kebijakan penetapan status kepegawaian guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan mengumumkan pembukaan formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) guru pada awal 2027, dilansir dari Detikcom.

Menteri PAN-RB, Rini Widyantini, menyatakan jumlah guru PPPK saat ini mencapai 955.245 orang, dengan 231.246 di antaranya berstatus paruh waktu. Pembukaan formasi CPNS didasarkan pada proyeksi kebutuhan guru nasional yang diperkirakan sebesar 526.689 formasi untuk berbagai program pendidikan pemerintah.

"Nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional 2026, termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi, dan juga Sekolah Garuda," ujar Rini.

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, menyatakan formasi CPNS tersebut akan dibuka bagi guru di bawah Kemendikdasmen dan Kementerian Agama (Kemenag) secara bertahap mulai tahun 2027.

"Akan dibuka rekrut CPNS guru Kemendikdasmen dan Kemenag sejumlah 526 formasi. Rekrut akan dimulai secara bertahap mulai tahun 2027," ujar Nunuk melalui Instagram resmi.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyebut finalisasi kebijakan ini sebagai tindak lanjut dari rapat koordinasi yang membahas status PPPK paruh waktu dan pengangkatan PPPK menjadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen dan Kemenag.

"Kami sudah sampai pada finalisasi hasil rapat mengenai status guru PPPK paruh waktu, PPPK yang mau jadi PNS di lingkungan Kemendikdasmen, termasuk guru madrasah negeri dan guru TK," ujar Dasco.

Menteri PAN-RB juga menegaskan bahwa PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan menjadi PPPK penuh waktu serta kesempatan mengikuti seleksi PNS yang diperkirakan pendaftaran dilakukan awal 2027.

"PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027, kemudian juga akan diberikan kesempatan untuk PPPK guru untuk ikut seleksi PNS yang akan diperkirakan pendaftaran di awal 2027," tegas Rini.

Rapat finalisasi kebijakan tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad bersama Wakil Ketua DPR Cucun Ahmad Syamsurijal dan dihadiri oleh sejumlah menteri serta wakil menteri terkait.