Pemerintah dan DPR Sepakati RUU P2 APBN 2025

Pemerintah bersama Badan Anggaran DPR RI merampungkan Pembicaraan Tingkat I terkait Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPR, Jakarta, pada Kamis (20/8/2026), sebagaimana dilansir dari Investor Daily. Kesepakatan tersebut dicapai setelah sebanyak delapan fraksi menyatakan persetujuannya untuk meneruskan pembahasan RUU P2 APBN TA 2025 ke Pembicaraan Tingkat II, yaitu pengambilan keputusan akhir dalam Sidang Paripurna DPR RI. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan apresiasi atas dukungan penuh pimpinan serta anggota Banggar DPR RI yang mewakili seluruh fraksi dan komisi selama proses penyelesaian laporan keuangan tersebut.

"RUU P2 APBN TA 2025 bukan hanya bentuk pemenuhan kewajiban formal atas pertanggungjawaban pemerintah, namun juga penting sebagai bentuk komitmen pemerintah untuk terus membangun tata kelola dan juga fondasi pengelolaan keuangan negara menjadi lebih baik lagi," ucap Purbaya, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Jakarta, pada Kamis (20/8/2026).

Proses pembahasan RUU berjalan lancar dengan mengakomodasi masukan serta pandangan mini fraksi. Pemerintah juga mencatat seluruh rekomendasi hasil Panitia Kerja guna memperkuat tata kelola anggaran negara ke depan. Selain itu, pemerintah menyambut baik keputusan seluruh fraksi yang memberikan jalan bagi RUU ini untuk melangkah ke tahap pengesahan berikutnya.

Pemerintah berharap tahapan pembahasan selanjutnya dalam Sidang Paripurna dapat terus berjalan optimal demi menjaga akuntabilitas keuangan negara bagi masyarakat.