Pemerintah Angkat Guru PPPK Paruh Waktu Jadi Penuh Waktu Mulai 2027

Pemerintah dan DPR RI menyepakati pengangkatan guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai tahun 2027 dalam rapat koordinasi lintas kementerian di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (18/8/2026). Kesepakatan ini juga membuka peluang bagi guru PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan pengalihan status kepegawaian menjadi pegawai pemerintah pusat. Jumlah guru PPPK saat ini tercatat sebanyak 955.245 orang berstatus penuh waktu dan 231.246 orang berstatus paruh waktu. Kebutuhan guru nasional diperkirakan mencapai 526.689 formasi yang mencakup sekolah di bawah Kemendikdasmen, Kementerian Agama, serta unit sekolah baru seperti Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda, menurut data Kementerian PANRB yang disampaikan Menteri PANRB Rini Widyantini.

Mensesneg Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa pengangkatan dan penataan status guru dilakukan dengan memperhitungkan kebutuhan lapangan dan kemampuan anggaran negara.

"Alhamdulillah hari ini tadi semua bersepakat dan memiliki kesepahaman. Untuk pertama, PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Dan saudara-saudara kita yang guru berstatus PPPK penuh waktu nanti akan mulai berproses untuk diberi kesempatan menjadi PNS," ujar Prasetyo. Prasetyo juga menyampaikan bahwa status kepegawaian guru PPPK akan dipindahkan dari pegawai daerah menjadi pegawai pemerintah pusat untuk memperkuat tata kelola dan kesetaraan status.

"Kemudian, berkenaan dengan masalah status, tadi juga kami menyepakati bersama-sama bahwa status kepegawaian akan dipindahkan menjadi pegawai pusat atau pegawai pemerintah pusat," kata Prasetyo. Menteri PANRB Rini Widyantini menambahkan bahwa proses transisi dan seleksi CPNS bagi guru PPPK akan mulai direalisasikan pada tahun 2027.

"Sebagaimana disampaikan oleh bapak pimpinan tadi bahwa untuk PPPK paruh waktu akan diberikan kesempatan untuk menjadi PPPK penuh waktu yang akan dilakukan di tahun 2027," ujar Rini. Rini juga menyebutkan bahwa pada tahun 2026, pemerintah akan membuka pemenuhan kebutuhan guru nasional untuk mengisi berbagai satuan pendidikan termasuk Sekolah Rakyat dan Sekolah Garuda. "Kemudian juga nanti akan kita buka untuk kebutuhan proyeksi guru nasional tahun 2026 termasuk di dalamnya adalah untuk kebutuhan Sekolah Rakyat dan Sekolah Terintegrasi dan juga Sekolah Garuda," tutur Rini.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan bahwa kebijakan ini telah melalui simulasi anggaran dan tidak akan membahayakan keberlanjutan fiskal negara.

"Langkah-langkah ini diambil tanpa membahayakan kondisi fiskal kita di tahun 2027 yang di angka 2,4 persen defisitnya," ujar Purbaya.