PBNU Tetapkan 556 Cabang Ikuti Muktamar Ke-35 NU

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menetapkan 556 pengurus cabang dan wilayah berhak menjadi peserta Muktamar Ke-35 NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, yang dijadwalkan berlangsung pada 27 hingga 31 Agustus 2026. Keputusan Daftar Peserta Tetap (DPT) tersebut diambil setelah melalui proses verifikasi tim, meski angka akhir masih berpeluang bertambah seiring penyelesaian verifikasi kepengurusan wilayah Papua. Ketua Panitia Muktamar Ke-35 NU sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf, menegaskan bahwa persiapan tempat, konsumsi, hingga akomodasi di Jombang telah mencapai lebih dari 85 persen.

"Per hari ini sudah diputuskan 556 cabang dan wilayah yang berhak mengikuti Muktamar Ke-35 NU," kata Saifullah Yusuf, Sabtu (22/8/2026).

Pria yang akrab disapa Gus Ipul itu menjelaskan bahwa penambahan peserta hanya bergantung pada proses verifikasi di wilayah timur Indonesia. "Kalaupun nanti ada penambahan, hanya terkait proses di Papua yang saat ini masih diselesaikan. Jadi jumlah akhirnya sangat mungkin tidak jauh dari angka yang sudah ditetapkan hari ini," ujarnya.

Panitia penyelenggara mengimbau seluruh warga Nahdliyin untuk menjaga kondusivitas suasana dan tidak mudah terpengaruh oleh isu tidak berdasar menjelang gelaran musyawarah tertinggi tersebut. "Kita ingin menghadirkan Muktamar Gembira. Datang dengan gembira, bermusyawarah dengan gembira, dan pulang membawa semangat untuk bersama-sama membesarkan NU," kata Saifullah Yusuf.

Gus Ipul meminta seluruh elemen organisasi bersama-sama membendung penyebaran kabar bohong demi kelancaran forum lima tahunan ini. "Jangan mudah terpancing isu, kabar bohong, atau hoaks yang sengaja dilemparkan menjelang muktamar. Kalau ada informasi, cek dulu sumbernya.

Mari kita jaga muktamar ini agar berlangsung teduh, tertib, penuh persaudaraan, dan menggembirakan," tuturnya. Sebelumnya, sejumlah kiai sepuh NU menggelar pertemuan di Gedung PBNU Jakarta pada Kamis (20/8/2026) untuk menyampaikan tujuh poin seruan moral agar muktamar terbebas dari praktik politik uang dan tekanan pihak luar.

Mustasyar PBNU KH Ma'ruf Amin menegaskan pentingnya menjaga kesucian mekanisme pemilihan Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) dari intervensi pragmatis.

"Ahwa itu adalah representasi para ulama untuk memilih rais aam yang lahir dari hati nurani. Benar-benar tidak merupakan paket pesanan apalagi transaksi," ujar KH Ma'ruf Amin. Sejalan dengan seruan para kiai sepuh, PWNU Jawa Tengah turut membacakan deklarasi enam poin pada pembukaan Bahtsul Masail di Kabupaten Semarang, Sabtu (22/8/2026), yang dipimpin Rais Syuriyah PWNU Jateng KH Ubaidullah Shodaqoh dan Katib Syuriyah H Mohamad Muzamil. "Pernyataan deklarasi tersebut semata-mata untuk menindaklanjuti harapan para Masyayikh, juga kebanyakan Nahdliyin khususnya di Jawa Tengah," kata H Mohamad Muzamil.

Dalam kesempatan tersebut, pimpinan PWNU Jateng secara terbuka menyuarakan imbauan moral agar lembaga pemerintahan tidak ikut campur dalam ranah internal organisasi.

"Dengan memohon ridha Allah, kami segenap Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah menyatakan sikap," tegas KH Ubaidullah Shodaqoh. Muzamil menambahkan bahwa ketegasan sikap ini diambil guna menjaga kehormatan dan keutuhan jam'iyyah selama gelaran permusyawaratan berlangsung.

"Demikian pernyataan sikap kami bersama demi kemaslahatan dan keutuhan jam'iyyah. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk bagi kita semua," terangnya. Dari sisi keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan siap menerjunkan personel untuk mengawal seluruh tahapan acara di Jawa Timur.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan koordinasi teknis bersama panitia terus berjalan guna memetakan kebutuhan pengamanan di lapangan. “Jelas tentunya kami memiliki kewajiban untuk mengamankan, menyukseskan rangkaian kegiatan muktamar NU,” kata Listyo Sigit Prabowo di Surabaya, Jumat (21/8/2026). Jajaran kepolisian saat ini masih menunggu finalisasi struktur kepanitiaan sebelum menentukan skema dan alokasi personel pengamanan di lokasi utama.

“Polri akan mempersiapkan sesuai dengan kebutuhan yang ada,” lanjutnya.

Kapolri memastikan penyiapan pengawalan dilakukan secara terukur mengikuti perkembangan penyusunan kepanitiaan di lokasi perhelatan. “Kan, ini sekarang sedang ada proses tahapan penyusunan kepanitiaan, formatur dan sebagainya, yang jelas Polri siap mengamankan,” jelas Listyo Sigit Prabowo.