Negara Tetangga Respon Karhutla Indonesia Melalui Mekanisme ASEAN

Negara-negara tetangga Indonesia memilih menggunakan mekanisme ASEAN untuk merespons kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dari Indonesia sebagai bentuk penghormatan terhadap kedaulatan dan prinsip non-interferensi di kawasan Asia Tenggara, dilansir dari Investor Daily. Pakar Hubungan Internasional Universitas Padjadjaran, Teuku Rezasyah, menilai langkah ini menunjukkan meningkatnya kesadaran akan prinsip diplomasi kawasan yang menghargai kedaulatan setiap negara anggota. "Hal ini menunjukkan meningkatnya kesadaran akan prinsip yang sudah melembaga, yakni saling menghargai kedaulatan, sehingga sesama anggota ASEAN tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing," ujar Rezasyah.

Ia menjelaskan bahwa penggunaan jalur resmi ASEAN penting untuk menjaga stabilitas dan hubungan harmonis antarnegara di kawasan. Respons melalui ASEAN juga menjadi cara negara tetangga meredakan kekhawatiran publik terkait dampak kabut asap pada ketahanan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

"Keputusan Pemerintah Malaysia dan Brunei Darussalam yang memilih jalur mekanisme ASEAN dalam merespons isu kabut asap karhutla Indonesia dapat dimaklumi," tambah Rezasyah. Indonesia diharapkan dapat memanfaatkan momentum ini untuk memperkuat penanganan karhutla secara substansial di dalam negeri serta meningkatkan tata kelola lingkungan hidup di tingkat regional.

Rezasyah menilai dinamika ini dapat menjadi momentum pembentukan Dewan Lingkungan Hidup ASEAN, yang dipimpin oleh Indonesia sebagai negara terbesar di Asia Tenggara. "Indonesia perlu merancang terbentuknya suatu Dewan Pemangku Lingkungan Hidup ASEAN yang diharapkan dapat membangun kesepahaman atas isu-isu penting bersama, seperti perubahan iklim dan kebakaran hutan," ujar Rezasyah.

Lebih lanjut, dewan tersebut diharapkan menghasilkan Deklarasi Lingkungan Hidup ASEAN dan menjadi lembaga resmi kawasan yang menangani karhutla, perubahan iklim, pembalakan liar lintas negara, polusi plastik lintas batas, serta percepatan transisi energi regional. Karhutla dan pencemaran kabut asap lintas batas telah menjadi tantangan ekologis dan diplomasi di Asia Tenggara selama beberapa dekade. Kebakaran musim panas yang dipicu pembukaan lahan dan fenomena El Niño berdampak signifikan pada kualitas udara, kesehatan publik, dan ekonomi negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Negara-negara ASEAN telah mengesahkan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP) pada 2002 untuk kerja sama pencegahan, pemantauan, dan penanggulangan karhutla.

Namun, prinsip non-interferensi dan musyawarah tetap menjadi landasan utama dalam menjaga keseimbangan antara kedaulatan nasional dan penanganan isu lingkungan lintas negara di kawasan.