Korea Utara Tembakkan Rudal Tanggapi Rencana Pertemuan Trump Kim

Korea Utara meluncurkan sekitar 10 rudal balistik jarak pendek ke arah laut timur pada Kamis (21/8/2026), sebagai bentuk penolakan atas pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang ingin menggelar kembali kTT bersama Kim Jong Un akhir tahun ini. Militer Korea Selatan mengonfirmasi peluncuran belasan proyektil tersebut. Tindakan militer Pyongyang ini menjadi uji coba senjata ketiga dalam dua minggu terakhir, sekaligus menegaskan sikap keras Korea Utara terhadap latihan militer bersama Amerika Serikat dan Korea Selatan. Sebelum uji tembak rudal berlangsung, adik perempuan Pemimpin Tinggi Korea Utara, Kim Yo Jong, memberikan tanggapan dingin terhadap klaim Trump yang mengaku telah menjalin komunikasi dengan saudaranya.

"Sama sekali tidak menyadari," kata Direktur Departemen Komite Sentral Partai Buruh Korea, Kim Yo Jong.

Dalam keterangan resminya melalui media pemerintah KCNA, Kim Yo Jong menilai pengurangan skala latihan militer Ulchi Freedom Shield oleh pihak Amerika Serikat tidak memiliki dampak berarti bagi posisi negaranya. "Sama sekali tidak layak dikomentari dan kami tidak memiliki minat sama sekali terhadap hal itu," ujar Kim Yo Jong.

Ia menegaskan bahwa langkah Washington mengurangi porsi latihan bersama tidak bisa dianggap sebagai iktikad baik selama penyiapan militer gabungan masih berjalan di kawasan tersebut. "Jika pihak AS mencoba mempromosikan tindakan yang telah mereka ambil kali ini sebagai semacam 'gestur iktikad baik', mereka tidak akan mendapatkan jawaban yang mereka inginkan," kata Kim Yo Jong.

Meskipun menepis klaim komunikasi antar-pemimpin, Kim Yo Jong tetap menyebut bahwa ikatan emosional antara saudaranya dengan Trump berada dalam kondisi baik. "Masih sangat baik," kata Kim Yo Jong. Sejumlah pengamat internasional menilai Pyongyang memanfaatkan momentum diplomasi ini untuk menaikkan posisi tawar sebelum bersedia kembali ke meja perundingan. Profesor Studi Internasional Universitas Ewha Womans di Seoul, Leif-Eric Easley, menyebut Korea Utara kini merasa posisinya jauh lebih kuat dibanding saat KTT Hanoi 2019.

"Setelah tawaran Trump, Kim Yo Jong secara efektif mengatakan bahwa pengurangan skala latihan tidak cukup, dan Korea Utara meluncurkan sekitar selusin rudal dalam tembakan ketiga mereka dalam dua minggu," kata Profesor Leif-Eric Easley.

Easley menambahkan bahwa kerja sama militer dan ekonomi yang erat dengan Rusia untuk perang di Ukraina memberi Korea Utara keuntungan finansial serta alih teknologi tanpa perlu mengandalkan kelonggaran sanksi dari AS. "Korea Utara praktis menjadi pihak yang terlibat dalam perang di Eropa, mengirimkan amunisi, rudal, dan prajurit ke Rusia saat negara itu terus menyerang Ukraina," kata Leif-Eric Easley. "Kim mendapat keuntungan finansial dari perdagangan ilegal ini, menggabungkan teknologi baru dan pengalaman medan perang ke dalam pangkalan militer dan industrinya, serta menerima restu Moskow untuk status nuklir de facto," ujar Leif-Eric Easley.

Sikap serupa disampaikan oleh Profesor Kebijakan Luar Negeri Universitas Kyung Hee, Choo Jae-woo, yang menilai kenangan kegagalan perundingan terdahulu masih memengaruhi keputusan rezim Pyongyang saat ini.

"Korea Utara tidak tertarik pada dialog karena Kim dipermalukan pada tahun 2019 ketika Trump keluar dari pembicaraan mereka di Hanoi," kata Profesor Choo Jae-woo. Ia menyoroti perubahan aliansi global yang membuat rezim Kim Jong Un memiliki perlindungan keamanan yang lebih solid dibanding masa lalu.

"Merek berada di tangan yang aman bersama Rusia dan China dan, pada tahun-tahun sejak Hanoi, Kim telah menjadikan posisi resmi rezimnya bahwa Korea Utara tidak akan pernah terlibat dalam dialog selama melepaskan senjata nuklirnya menjadi bagian dari diskusi," kata Choo Jae-woo. Choo juga menggarisbawahi adanya kecemasan dari publik Korea Selatan jika Pemerintah AS mengambil keputusan sepihak demi mencapai kesepakatan politik.

"Ketakutannya adalah bahwa Trump akan mengabaikan kebutuhan keamanan Korea Selatan dan berurusan langsung dengan Korea Utara karena dia sangat putus asa untuk mendapatkan kesepakatan yang ditandatangani," ujar Choo Jae-woo. "Perlu ada koordinasi yang erat antara Seoul dan Washington tentang apa yang dibahas dan disepakati karena setiap kesepakatan yang dibuat akan memengaruhi kami jauh lebih besar daripada AS," kata Choo Jae-woo. Peneliti Senior Stimson Center di Washington, Jenny Town, menegaskan bahwa Pyongyang menuntut persyaratan yang sangat berat apabila Amerika Serikat ingin memulai kembali dialog formal.

"Seberapa bersedia Trump untuk memenuhi kondisi-kondisi tersebut guna mengamankan pertemuan dalam kerangka waktu yang telah dia tetapkan sekarang adalah pertanyaan terbuka," kata Jenny Town.

Town menambahkan bahwa penguatan hubungan perdagangan dengan sekutu kawasan membuat Korea Utara tidak lagi terburu-buru mengejar pencabutan sanksi ekonomi dari Barat. "Korea Utara memiliki opsi dan sedang membina hubungan dengan negara-negara yang tidak memerlukan pengorbanan tetapi hanya menawarkan proposisi saling menguntungkan," ujar Jenny Town. "Ada sedikit insentif baginya untuk terburu-buru kembali ke negosiasi di mana ada ekspektasi baginya untuk mengalah pada apa pun, apalagi sesuatu yang dianggapnya sangat penting bagi pertahanan negara," kata Jenny Town.

Peneliti Senior dari Institute for Far Eastern Studies Universitas Kyungnam, Lim Eul-chul, menyatakan bahwa Korea Utara memisahkan kedekatan personal antarpemimpin dari kebijakan pertahanan nasional.

"Ikatan pribadi tidak akan pernah diizinkan untuk mengompromikan kepentingan keamanan nasional atau upaya untuk memperkuat kemampuan militer," kata Profesor Lim Eul-chul. "Dengan kata lain, Pyongyang memberi sinyal bahwa diplomasi pribadi memiliki batasan dan tidak akan mengesampingkan prioritas strategis," ujar Lim Eul-chul.

Sementara itu, Peneliti Senior Korea Institute for National Unification, Hong Min, menilai bahwa tanggapan resmi Korea Utara dirancang untuk menguji kelonggaran kebijakan Washington tanpa menutup jalur diplomasi sepenuhnya. "Pernyataan Kim Yo Jong tampaknya bukan penolakan terhadap dialog melainkan upaya untuk mengelola persepsi Trump, membentuk pemahamannya tentang Korea Utara, dan meletakkan dasar bagi kemungkinan pembicaraan AS-Korea Utara di masa depan," kata Hong Min.

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS menegaskan bahwa Washington tetap membuka pintu komunikasi resmi bagi Pyongyang tanpa syarat pendahuluan. Diplomat AS menyatakan bahwa pertemuan antara Presiden Donald Trump dan Kim Jong Un akan dijadwalkan kembali pada waktu yang tepat, sembari menegaskan komitmen AS terhadap denuklirisasi penuh di Semenanjung Korea. Laporan media mengindikasikan Forum Kerja Sama Ekonomi Asia-Pasifik (APEC) di Shenzhen pada pertengahan November 2026 berpotensi menjadi lokasi pertemuan kedua pemimpin.