Korea Utara Ancam Tindakan Militer Terkait Remiliterisasi Jepang

Pemerintah Korea Utara memperingatkan akan mengambil opsi militer tambahan sebagai respons terhadap peningkatan kekuatan militer Jepang di kawasan Pasifik, kata Kim Yo Jong, adik pemimpin tertinggi Korea Utara Kim Jong Un, pada 5 Agustus 2026, dilansir dari Investor Daily.

Kim Yo Jong menegaskan bahwa Korea Utara melihat transformasi Jepang menuju "negara perang" sebagai ancaman serius. Ia menyebut Jepang sebagai "penjahat perang" yang mempercepat langkah remiliterisasinya dengan meningkatkan anggaran pertahanan dan memperkuat aliansi keamanan, termasuk penempatan peluncur rudal di pulau-pulau terluar.

Menurutnya, uji coba rudal jelajah Tomahawk oleh Jepang dan latihan militer bersama Amerika Serikat di Filipina pada Mei 2026 menjadi bukti dukungan AS terhadap kebijakan militer Jepang di Pasifik.

"Kepemimpinan Korea Utara akan menyiapkan opsi-opsi militer tambahan yang dipicu oleh transformasi Jepang ini," ujar Kim Yo Jong.

Kim juga menilai Jepang tengah merumuskan kemampuan serangan pencegahan (preemptive attack) dan menegaskan bahwa Korea Utara tidak akan tinggal diam melihat perkembangan militer Jepang tersebut.

Sementara itu, China sebagai sekutu utama Korea Utara juga menyuarakan kekhawatiran serupa dengan memperingatkan munculnya "militarisme baru" di Jepang. Ketegangan antara Jepang dan China meningkat menyusul pernyataan Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi terkait potensi konflik militer China di Taiwan.

Jepang mencatatkan lonjakan anggaran pertahanan sebesar 9,7% menjadi US$62,2 miliar pada 2025, atau 1,4 persen dari produk domestik bruto, porsi tertinggi sejak 1958.

Koreksi sejarah menjadi latar belakang peringatan keras Korea Utara. Jepang pernah menjajah Semenanjung Korea sebelum menyerah pada akhir Perang Dunia II pada 1945, yang meninggalkan luka mendalam dan perselisihan hingga kini.

Eskalasi ketegangan di Asia Timur kian meningkat dengan deklarasi Korea Utara sebagai negara nuklir permanen sejak 2019, dikombinasikan dengan peningkatan anggaran pertahanan Jepang dan kehadiran pangkalan militer AS di kawasan.