Konflik AS Iran Berdurasi 6 Bulan Guncang Ekonomi Global

Operasi militer Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran yang berlangsung selama enam bulan hingga Jumat (28/8/2026) berubah menjadi perang berkepanjangan yang mengguncang perekonomian global dan memicu tekanan politik internal di Washington.

Konflik yang berawal dari serangan udara pada akhir Februari 2026 tersebut kini mendorong pemerintah AS mengalihkan strategi utama dari gempuran militer menuju penekanan ekonomi. Pergeseran ini terjadi setelah serangan militer gagal memicu runtuhnya struktur politik di Teheran maupun menghentikan total gangguan pelayaran di Selat Hormuz.

Dampak geopolitik dan ekonomi konflik meluas ke berbagai kawasan strategis dunia, mulai dari gangguan pasokan energi global hingga penyesuaian internal di lembaga intelijen AS.

Penutupan parsial dan gangguan keamanan di Selat Hormuz—jalur yang melayani seperlima pasokan energi dunia—sempat memicu lonjakan harga minyak global. Lembaga Dana Moneter Internasional (IMF) merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi global tahun ini menjadi 3 persen dari sebelumnya 3,3 persen pada Januari.

Di dalam negeri AS, beban politik Presiden Donald Trump meningkat seiring penurunan tingkat persetujuan publik dari 40 persen menjadi 33 persen menurut survei Reuters/Ipsos. Kenaikan harga bahan bakar dan biaya hidup menjadi sorotan utama jelang pemilu paruh waktu Kongres pada November mendatang.

Meskipun serangan udara berhasil merusak tiga fasilitas pengayaan uranium Iran dan melumpuhkan 82 persen sistem pertahanan udaranya per Mei, Teheran masih terus meluncurkan drone serta rudal balistik ke sasaran sekutu AS di kawasan Teluk.

Pergeseran Intelijen dan Strategi Washington

Di tengah kebuntuan militer, media Inggris The Independent dalam editorialnya menilai keterlibatan AS selama enam bulan terakhir sebagai kekeliruan strategis. Pengelolaan kebijakan AS kini lebih banyak melibatkan Menteri Keuangan Scott Bessent untuk memperketat sanksi perdagangan energi terhadap negara pembeli minyak Iran.

Sementara itu, sumber diplomatik yang dilansir Al Mayadeen menyebutkan adanya penyesuaian dokumen penilaian intelijen AS di tubuh Office of the Director of National Intelligence (ODNI) agar sejalan dengan arah kebijakan politik pemerintah. Pemangkasan personel di lembaga intelijen tersebut dilaporkan telah mengurangi jumlah staf dari 2.000 orang menjadi sekitar 1.300 orang.

Ketua DPR AS Mike Johnson menyampaikan pandangannya mengenai perkembangan situasi militer dalam wawancara bersama Fox News yang dikutip Middle East Eye pada Minggu (23/8/2026).

"Saya kira kita akan memasuki fase baru segera. Saya yakin negara-negara sekutu kami siap membantu di fase selanjutnya, sampai kami menyelesaikannya," kata Johnson.

Penegasan Johnson mencerminkan keyakinan pihak Kongres bahwa upaya mencegah kepemilikan senjata nuklir oleh Iran telah mencapai titik krusial.

"Iran tak bisa dipercaya di meja perundingan," ungkap Johnson.

Penghentian konfrontasi langsung belum dapat dipastikan mengingat persediaan amunisi presisi AS yang kian menipis serta masih belum kembalinya inspektur Badan Energi Atom Internasional (IAEA) ke lokasi fasilitas nuklir Iran.