Komdigi Imbau Masyarakat Jaga Ketertiban Medsos Jelang Demo

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mengimbau masyarakat agar memanfaatkan media sosial secara bijak dan tidak menyebarkan provokasi menjelang demonstrasi di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat pada Kamis, 27 Agustus 2026, sebagaimana dilansir dari Detik iNET. Langkah pencegahan ini ditegaskan pemerintah demi menjamin kondusivitas, tidak hanya pada aksi unjuk rasa di ruang fisik tetapi juga dalam interaksi ruang digital warga. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Alexander Sabar, menegaskan pentingnya menjaga ruang siber dari konten negatif saat ditemui di kantor Kementerian Komdigi, Jakarta, Rabu (26/8).

"Imbauan kami tentunya berharap mereka atau masyarakat yang menggunakan media sosial dapat menggunakan media sosial dengan baik, bertanggung jawab, gitu ya. Tidak melakukan ujaran kebencian ataupun memprovokasi," kata Alexander Sabar.

Ia menekankan bahwa ketertiban di platform digital sangat memengaruhi kelancaran agenda yang berlangsung di lapangan. "Itu sih yang kita harapkan sehingga besok kegiatan yang akan diadakan itu bisa berjalan dengan baik tidak hanya di ruang fisik tetapi juga di ruang digital kita," ungkap Alexander Sabar.

Imbauan tersebut disampaikan setelah pihak kementerian memanggil perwakilan Meta untuk dimintai klarifikasi terkait gelombang keluhan pemblokiran akun WhatsApp pengguna secara mendadak. Alexander mengonfirmasi bahwa pemanggilan terhadap Meta tersebut murni berfokus pada persoalan teknis penutupan akun pengguna.

"Pertemuan dengan Meta hari ini khusus membahas masalah pemblokiran akun. Itu sih, yang lain nggak ada," kata Alexander Sabar. Sebelum pemanggilan langsung dilakukan, Komdigi telah mengirimkan surat resmi kepada Meta sejak 14 Agustus lalu.

Langkah pemanggilan diambil lantaran pihak pengembang platform tidak kunjung memberikan tanggapan tertulis hingga batas waktu yang diharapkan. Dalam pertemuan itu, pihak Meta mengklarifikasi bahwa gangguan pada akun WhatsApp dipicu oleh kendala sistem internal secara global dan bukan merupakan tindakan khusus terhadap pengguna di Indonesia.

Sementara itu, sebanyak empat kelompok masyarakat dan mahasiswa dijadwalkan menggelar aksi penyampaian aspirasi di depan Gedung DPR/MPR RI Senayan pada Kamis (27/8).

Ketua DPR RI Puan Maharani meminta seluruh elemen massa aksi untuk mengedepankan ketertiban selama menyampaikan tuntutan. "Jangan sampai (ada kericuhan), lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya berjalan dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan," sebut Puan Maharani. Mengenai permohonan audiensi, pihak parlemen menyatakan siap menerima perwakilan peserta unjuk rasa yang ingin menyalurkan aspirasinya secara langsung.

"Hari-hari ini kami pimpinan DPR, kemudian pimpinan AKD, pimpinan Komisi, bergantian untuk bisa bertemu dengan masyarakat yang memang ingin melakukan audiensi dengan kami," jelas Puan Maharani.