Kemlu Tegaskan Bantuan Internasional Gempa NTT Belum Diperlukan

Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia menegaskan penanganan dampak gempa bumi bermagnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur masih mengoptimalkan kapasitas serta sumber daya nasional pada Kamis (20/8/2026), sehingga bantuan internasional belum diperlukan, dilansir dari Investor Daily. Pemerintah berfokus penuh untuk menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan warga terdampak bencana melalui pemanfaatan fasilitas dan logistik dalam negeri secara maksimal. "Saat ini fokus penanganan adalah memastikan kebutuhan masyarakat yang terdampak dapat dipenuhi melalui kapasitas dan sumber daya nasional yang dimiliki," ujar Juru Bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang, Juru Bicara Kemlu RI.

Meski bantuan asing belum dibuka, pihak pemerintah Indonesia menyampaikan apresiasi mendalam atas perhatian, ucapan simpati, dan tawaran dukungan pascabencana yang mengalir dari berbagai negara sahabat.

"Kami menilai perhatian tersebut amat bermakna bagi kami pada masa yang sulit ini," tutur Yvonne Mewengkang, Juru Bicara Kemlu RI. Menteri Luar Negeri RI Sugiono juga telah menyampaikan ucapan terima kasih secara langsung kepada sejumlah duta besar negara mitra atas kepedulian yang ditunjukkan kepada Indonesia.

Terkait peluang pembahasan bantuan dalam agenda Strategic Comprehensive Dialogue bersama Menlu China Wang Yi pada Jumat (21/8/2026), pihak Kemlu menyebut hal itu masih akan dibahas lebih lanjut. "China bersedia memberikan bantuan sesuai dengan kebutuhan Indonesia," ungkap Lin Jian, Juru Bicara Kemlu China.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Lin Jian setelah mengonfirmasi adanya warga negara China yang turut menjadi korban luka dalam peristiwa gempa tersebut. Sementara itu, pemutakhiran data Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat total korban jiwa akibat gempa NTT yang terjadi sejak 15 Agustus 2026 telah mencapai 71 orang hingga Rabu (19/8/2026). Plt. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menjelaskan bahwa penyaluran logistik terus dipacu ke kawasan terdampak.

Pengiriman bantuan mencakup 398 ton logistik selama periode 15–18 Agustus 2026, dengan 165 ton di antaranya didistribusikan melalui jalur udara demi menjangkau area terisolasi.

Pemerintah menerapkan skema evaluasi bertahap dan baru akan mempertimbangkan status darurat internasional apabila fasilitas, alat berat, dan tanggap darurat domestik sudah tidak memadai.