Kementerian PU Dorong Pembangunan Underpass Bitung di Tangerang

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Bina Marga mempercepat pembangunan Underpass Bitung di Kabupaten Tangerang, Banten untuk mengatasi kemacetan di Simpang Tiga Bitung, dilansir dari Investor Daily.

Progres fisik pembangunan underpass ini telah mencapai 56,68% dan ditargetkan selesai pada Februari 2027. Struktur underpass memiliki panjang 350 meter dengan total penanganan mencapai 1,7 kilometer dan nilai kontrak sebesar Rp87 miliar.

Plt. Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten, Indra Gunawan, mengatakan pembangunan ini penting karena tingkat kejenuhan lalu lintas di Simpang Tiga Bitung sudah mencapai 0,9 dan diharapkan turun menjadi 0,5 setelah underpass selesai.

"Berdasarkan hasil kajian, tingkat kejenuhan lalu lintas di Simpang Tiga Bitung sudah mencapai 0,9. Dengan adanya pembangunan underpass ini, tingkat kejenuhan ditargetkan dapat turun menjadi 0,5 sehingga arus lalu lintas dapat lebih lancar," ujar Indra Gunawan.

Pemerintah Kabupaten Tangerang juga telah menyelesaikan pembebasan lahan 100% untuk proyek ini, sementara pembangunan fisik didukung oleh Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Triono Junoasmono, menyatakan pembangunan underpass ini diperlukan untuk mengantisipasi peningkatan volume kendaraan akibat pertumbuhan kawasan permukiman dan komersial di sekitar Bitung.

"Pembangunan ini memang sangat dibutuhkan karena persimpangan yang kita kunjungi sudah mengalami kemacetan. Dengan adanya perkembangan kawasan, volume lalu lintas tentunya akan semakin meningkat. Karena itu, diperlukan penanganan simpang melalui pembangunan underpass," ujar Triono Junoasmono.

Triono juga mengingatkan pentingnya pengelolaan kawasan agar tidak muncul masalah baru seperti kemacetan akibat aktivitas komersial tanpa fasilitas parkir memadai dan potensi banjir.

"Jangan sampai setelah underpass selesai, kemudian muncul aktivitas baru yang tidak memiliki ruang parkir memadai sehingga justru menimbulkan kemacetan baru. Aspek drainase dan potensi banjir juga harus menjadi perhatian sejak awal," tambah Triono.

Wakil Gubernur Banten, Achmad Dimyati Natakusumah, menyatakan kesiapan Pemprov Banten mendukung pembangunan dan menekankan agar pekerjaan sesuai spesifikasi teknis agar tidak menimbulkan masalah di masa depan.

"Pemerintah Provinsi Banten menyambut baik pembangunan ini dan siap bekerja sama. Kami meminta agar pekerjaan dilaksanakan sesuai spesifikasi teknis sehingga tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari, termasuk terkait potensi banjir di kawasan tersebut," ujar Achmad Dimyati.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyambut baik proyek ini dan menegaskan perlunya pengawasan agar pembangunan selesai tepat waktu dan sesuai mutu yang ditetapkan.

"Kami dari Komisi V DPR RI memberikan dukungan agar pekerjaan ini dapat diselesaikan dengan baik tanpa menimbulkan persoalan sosial. Kami berharap pekerjaan dapat diselesaikan secepat mungkin sehingga dampak kemacetan yang selama ini dirasakan masyarakat dapat segera dikurangi," tegas Andi Iwan Darmawan Aras.

Kementerian PU berkomitmen memastikan proyek ini berjalan sesuai standar mutu dan target waktu sehingga dapat mengurangi kepadatan lalu lintas dan meningkatkan konektivitas di Kabupaten Tangerang dan wilayah Banten secara luas.