Kementerian P2MI Buka 289 Ribu Lowongan Kerja Resmi untuk Pekerja Migran

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menyediakan sekitar 289 ribu lowongan kerja resmi bagi pekerja migran yang ingin bekerja di luar negeri. Informasi lowongan ini dapat diakses melalui Sistem Komputerisasi Pelayanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (SISKOP2MI), kata Wakil Menteri P2MI Christina Aryani pada 2 September 2026.

Lowongan kerja tersedia di berbagai negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan negara Eropa, dengan sektor yang beragam mulai dari kesehatan, manufaktur, konstruksi, hingga hospitality. Calon pekerja migran dapat menggunakan SISKOP2MI tidak hanya untuk mencari lowongan, tapi juga melakukan pendaftaran, proses seleksi, hingga memantau status lamaran.

"Ingin melihat peluang kerja di luar negeri, sebetulnya cara paling mudah adalah bikin account di SISKOP2MI ini dan lihatlah apa saja peluang kerja yang saat ini ada di luar negeri," ujar Christina dalam konferensi pers bersama Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI di Jakarta Pusat.

Christina menjelaskan, sistem ini juga memfasilitasi proses verifikasi dokumen, penjadwalan Orientasi Pra Pemberangkatan, serta pengecekan status sebelum keberangkatan pekerja migran. Selain itu, layanan SISKOP2MI membantu penanganan masalah dan pemulihan hak pekerja migran, termasuk pendataan sanksi administratif terhadap perusahaan penempatan.

"Lowongan yang terbagi dari berbagai sektor. Mau itu kesehatan, manufaktur, hospitality, welder, konstruksi, ABK, kelistrikan, pengelasan, dan lain-lain," kata Christina.

Kemudahan akses informasi melalui kanal resmi sangat penting untuk menghindari risiko penipuan lowongan kerja palsu. Christina mengingatkan masyarakat untuk memeriksa terlebih dahulu apakah lowongan kerja yang diminati tercantum dalam sistem resmi pemerintah agar tidak tergiur tawaran yang tidak jelas.

"Kalau sesuatu yang terlihat terlalu mudah, nanti end up-nya bisa-bisa, di sindikatlah, di Myanmar, di Kamboja, seperti yang sering kita dengar, kita baca berulang-ulang di media massa," ujar Christina menegaskan bahaya tawaran kerja ilegal yang menjanjikan penghasilan besar tanpa prosedur jelas.

Untuk menangkal konten lowongan fiktif, Kementerian P2MI membentuk Unit Patroli Siber yang bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Digital dalam melakukan takedown tautan berbahaya. Sepanjang Januari hingga Agustus 2026, sebanyak 7.908 tautan telah dihapus, setara 78 persen dari 10.504 laporan yang diterima.

Pemerintah juga aktif mencegah keberangkatan calon pekerja migran nonprosedural. Data menunjukkan sejak 2025 hingga Juli 2026, terdapat 6.668 calon pekerja migran yang dicegah keberangkatannya di berbagai wilayah perbatasan, seperti Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Riau, Kalimantan Utara, serta Bandara Internasional Soekarno-Hatta.

Selain itu, Kementerian P2MI menyediakan kanal pengaduan bagi masyarakat yang mengalami masalah penempatan atau persoalan selama bekerja di luar negeri. Pengaduan dapat disampaikan melalui hotline, WhatsApp, situs resmi, maupun langsung ke kantor kementerian dan Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) di 23 provinsi.

Informasi dan layanan terpadu ini diharapkan dapat meningkatkan perlindungan dan mempermudah proses penempatan pekerja migran Indonesia secara resmi, dilansir dari Detik Finance.