Kementerian LH Duga 42 Perusahaan Picu Karhutla di Kalimantan

Menteri Lingkungan Hidup Mohammad Jumhur Hidayat mengungkapkan sebanyak 42 perusahaan di Kalimantan diduga terlibat dalam insiden kebakaran hutan dan lahan, sebagaimana dilansir dari Investor Daily pada Senin (24/8/2026).

Dari puluhan korporasi tersebut, belasan di antaranya terindikasi kuat telah melakukan pelanggaran. Data ini merupakan hasil pembaruan pemerintah untuk wilayah Kalimantan, sementara data keterlibatan perusahaan di Sumatra masih diproses.

Pemerintah berkolaborasi dengan Kepolisian untuk menangani dugaan tindak pidana yang dilakukan individu maupun korporasi. Sementara itu, Kementerian Lingkungan Hidup berwenang menjatuhkan sanksi administratif serta denda bagi korporasi yang terbukti melanggar.

Sanksi bagi perusahaan tidak hanya berhenti pada hukuman finansial. Pemerintah juga akan mengalkulasi kerugian negara beserta besaran biaya pemulihan lingkungan akibat karhutla, sehingga total kewajiban finansial korporasi dapat membengkak.

"Kami baru saja meng-update ya di Kalimantan ini ada sekitar 42 perusahaan yang terlibat dalam munculnya kebakaran ini. Ini baru di Kalimantan, di Sumatra nanti sedang di-update datanya," kata Jumhur setelah meninjau penanganan karhutla di Banjarbaru, Kalimantan Selatan.

Menteri Lingkungan Hidup menekankan pentingnya transparansi dalam perhitungan dampak kerugian negara guna penegakan hukum.

"Untuk hukuman denda dan sanksi-sanksi lain kepada perusahaan itu memang kewenangan Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi kita nanti ada yang disebut dengan kerugian negara, ada juga yang kita sebut dengan biaya pemulihan," ujar Jumhur.

Penerapan sanksi tegas diharapkan dapat memberikan efek jera agar kasus karhutla tidak berulang. Dalam kunjungan tersebut, pemerintah turut menyalurkan bantuan berupa masker, vitamin, dan makanan kepada warga yang terdampak kabut asap.