Kementan Distribusikan Puluhan Ribu Pompa Air untuk Mitigasi Kekeringan

Kementerian Pertanian menyiapkan 56.000 unit pompa air pada Tahun Anggaran 2026 untuk memitigasi dampak kekeringan di berbagai wilayah Indonesia, seperti dilansir dari Detik Finance pada Senin (27/7/2026).

Dari total alokasi tersebut, sebanyak 11.000 unit pompa air telah didistribusikan kepada para petani, sementara 20.000 unit lainnya sedang dalam proses penyaluran berdasarkan usulan pemerintah daerah.

Langkah pompanisasi ini diprioritaskan untuk sentra produksi padi yang masih memiliki sumber air permukaan seperti sungai, embung, waduk, dan saluran irigasi guna mempertahankan produktivitas lahan sawah.

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, menjelaskan bahwa pompanisasi dipadukan dengan modernisasi pertanian melalui penyaluran alat dan mesin pertanian agar petani mampu beradaptasi terhadap perubahan iklim.

"Saya selalu sampaikan bahwa sekarang kita perlu pompanisasi untuk memenuhi air dari sungai ke sawah. Mengapa? Mustahil kita lolos dari krisis pangan kalau solusi cepat ini tidak kita lakukan," tegas Amran dalam keterangan resminya, Senin (27/7/2026).

Pemerintah menilai ketersediaan air menjadi faktor penentu keberhasilan menjaga produksi pangan berkaca dari pengalaman menghadapi fenomena El Nino dalam beberapa tahun terakhir.

Sementara itu, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Andi Nur Alam Syah, menyatakan pihaknya terus mendorong modernisasi pertanian demi mencapai target swasembada pangan.

"Mitigasi kekeringan harus dilakukan secara cepat dan tepat sasaran. Pompanisasi merupakan salah satu strategi utama agar petani tetap dapat mengairi sawah meskipun curah hujan menurun. Di sisi lain, modernisasi pertanian melalui dukungan alsintan juga terus kami dorong agar produktivitas tetap terjaga dan target swasembada pangan dapat tercapai," ujar Andi.

Pihak Kementerian Pertanian mempercepat pemasangan pompa yang tersisa agar lahan terdampak segera terairi, sekaligus membagikan traktor, rice transplanter, hingga combine harvester untuk menekan kehilangan hasil panen.

Petugas Penyuluh Lapangan atau Dinas Pertanian Kabupaten/Kota akan memverifikasi usulan bantuan dari Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, Usaha Pelayanan Jasa Alsintan, maupun Brigade Pangan.

"Harapannya bantuan pemerintah ini tidak hanya dimanfaatkan oleh penerima secara langsung, tetapi juga memberikan manfaat bagi petani lainnya. Dengan pengelolaan yang baik, alsintan akan meningkatkan efisiensi usaha tani, menjaga produktivitas di tengah ancaman kekeringan, sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional dan mendukung percepatan swasembada pangan," pungkas Andi.