Keiko Fujimori Resmi Dilantik Jadi Presiden Peru dan Umumkan Darurat Nasional

Keiko Fujimori resmi dilantik sebagai presiden perempuan pertama Peru di Gedung Parlemen Lima pada Selasa, 28 Juli 2026. Pemimpin berhaluan konservatif berusia 51 tahun tersebut langsung mengumumkan status darurat nasional guna mengatasi krisis kejahatan terorganisasi yang memburuk.

Kemenangan Fujimori atas kandidat sayap kiri Roberto Sánchez pada pemilu putaran kedua Juni lalu memungkinkannya memimpin Peru periode 2026–2031. Langkah ini sekaligus memperkuat pergeseran peta politik sayap kanan di kawasan Amerika Latin.

Dalam kebijakan terbarunya, pemerintah memberikan wewenang penuh kepada angkatan bersenjata untuk memimpin operasi keamanan di wilayah-wilayah yang melanda tingkat kriminalitas tinggi. Kebijakan pengerahan militer ini menargetkan penumpasan kelompok kriminal, perdagangan narkoba, serta penambangan ilegal.

Pengambilalihan peran keamanan oleh militer dilakukan guna memulihkan ketertiban umum di tengah maraknya aksi pemerasan dan pembunuhan bayaran. Selain pengerahan militer, pemerintah berjanji memperkuat kepolisian nasional melalui peremajaan peralatan dan dukungan politik.

"Selama keadaan darurat, angkatan bersenjata akan mengambil alih sementara kepimpinan dalam operasi keamanan," ujar Presiden Peru Keiko Fujimori dikutip dari Reuters dan BBC.

Ia menegaskan kondisi negara yang diterimanya berada dalam situasi krisis, namun tetap optimistis terhadap potensi pembangunan ke depan.

"Di mana pun kejahatan terorganisasi, perdagangan narkoba, dan penambangan ilegal merebut kuasa dari negara, kami akan memanfaatkan semua kewenangan yang diberikan kepada pemerintah oleh konstitusi," kata Fujimori dalam pidato perdananya seperti dilaporkan Antara.

Guna meredam stagnasi ekonomi dan menekan ketimpangan sosial, Fujimori mengumumkan kenaikan upah minimum nasional sebesar 15 persen dari 1.130 soles (Rp6,02 juta) menjadi 1.300 soles (Rp6,92 juta) per bulan. Pemerintahannya berjanji mempertahankan sistem pasar bebas serta melindungi masyarakat dari ancaman cuaca El Niño.

Prosesi pelantikan sempat diwarnai aksi walk out oleh sejumlah legislator oposisi dari partai Juntos por el Peru dan Ahora Nacion. Para anggota dewan mengenakan pakaian hitam sembari membentangkan foto korban pelanggaran HAM masa pemerintahan mantan Presiden Alberto Fujimori.

Sejumlah pemimpin dunia turut menghadiri upacara pelantikan tersebut, di antaranya Raja Felipe IV dari Spanyol, Presiden Argentina Javier Milei, Presiden Ekuador Daniel Noboa, Presiden Chile Jose Antonio Kast, dan Presiden Bolivia Rodrigo Paz.