Kebijakan Ganja Mulai Memanaskan Isu Politik Pemilu Sela AS 2026

Isu reformasi kebijakan ganja mulai mewarnai dinamika politik menjelang pemilu sela Amerika Serikat pada November 2026, seiring munculnya perdebatan mendalam di kubu Partai Demokrat maupun Partai Republik, seperti dilansir dari Investor Daily pada Sabtu (15/8/2026). Perkembangan ini mengemuka seiring rencana pemungutan suara terkait kebijakan ganja di Massachusetts dan Idaho, serta masuknya isu legalisasi dalam persaingan pemilihan gubernur di Kansas dan Iowa. Perdebatan mengenai aturan ganja menguat setelah Presiden AS Donald Trump pada Desember 2025 meminta Departemen Kehakiman mempercepat perubahan klasifikasi ganja dari Golongan I menjadi Golongan III. Langkah ini dilanjutkan Pelaksana Tugas Jaksa Agung Todd Blanche pada April 2026 dengan menandatangani perintah klasifikasi ulang ganja medis berlisensi negara bagian, yang melonggarkan hambatan penelitian serta mengurangi beban pajak federal bagi industri senilai US$30 miliar tersebut.

Perubahan klasifikasi tersebut membuka peluang keringanan dari aturan pajak 280E yang selama ini membatasi perusahaan ganja legal mengurangi biaya operasional seperti penggajian, sewa, dan utilitas dari pendapatan kotor.

Direktur Politik NORML Morgan Fox menyampaikan pandangannya terkait besarnya perhatian pemilih terhadap isu regulasi tersebut. "Ini jelas merupakan isu yang sangat populer di kalangan pemilih," ujar Morgan Fox, Direktur Politik NORML.

Fox menilai dampak reklasifikasi berpotensi menekan aturan pajak yang selama ini memberatkan para pelaku usaha ganja legal di tingkat daerah. Presiden Sun Theory Matthew Merlander menggarisbawahi dampak finansial dari potensi penghapusan regulasi pemotongan pajak tersebut bagi keberlangsungan sektor bisnis.

"Kami tahu jika aturan itu benar-benar dihapus, secara otomatis industri akan menjadi lebih menguntungkan," kata Matthew Merlander, Presiden Sun Theory. Namun, pandangan berbeda disampaikan oleh pihak penentang yang menilai sektor komersial ini tidak sepatutnya mendapat keistimewaan fiskal dari pemerintah federal. "Secara tradisional, isu ini justru mengecewakan para politisi yang mengira mereka akan mendapatkan suara dengan mudah," kata Kevin Sabet, CEO Smart Approaches to Marijuana (SAM).

Sabet menilai tingginya dukungan publik dalam survei tidak serta-merta menjamin konversi suara bagi para politisi saat pemungutan suara berlangsung.

Berdasarkan jajak pendapat Gallup pada November, tingkat dukungan warga dewasa AS terhadap legalisasi ganja berada di angka 64 persen, turun dari 70 persen pada 2023. Penurunan drastis terjadi pada pemilih Republik hingga mencapai 40 persen, sedangkan dukungan pemilih Demokrat relatif stabil di angka 85 persen dan kelompok independen sebesar 66 persen. Di tingkat parlemen, sebanyak 17 senator Demokrat yang dipimpin Cory Booker, Chuck Schumer, dan Ron Wyden kembali mengajukan Cannabis Administration and Opportunity Act untuk menghapus ganja dari Controlled Substances Act secara penuh. "Pemilih di seluruh negeri telah memperjelas bahwa mereka ingin cannabis dilegalkan, dan langkah setengah hati Trump tidak menipu siapa pun," ucap Ron Wyden, Senator Demokrat.

Meskipun demikian, penolakan tetap kuat dari internal Republik, di mana lebih dari 20 senator dan sejumlah anggota DPR mendesak Gedung Putih menghentikan proses reklasifikasi tersebut. Di sisi lain, beberapa pelaku usaha seperti Trulieve, Curaleaf, Green Thumb Industries, dan Verano Holdings mencatatkan sumbangan sekitar US$11,5 juta kepada super PAC America First Agriculture Action Inc. yang berafiliasi dengan Trump.