Kebangkrutan Perusahaan di Jepang Meningkat 6,9 Persen pada Juli 2026

Jumlah perusahaan yang bangkrut di Jepang mencapai 1.028 sepanjang Juli 2026, naik 6,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, dilansir dari Detik Finance.

Ini merupakan bulan kedua berturut-turut angka kebangkrutan usaha mencapai lebih dari 1.000 entitas, dipicu oleh kurangnya tenaga kerja dan kenaikan harga yang menekan bisnis kecil.

Selama Juli 2026, kebangkrutan akibat kekurangan tenaga kerja mencapai rekor tertinggi dengan 63 kasus, termasuk 36 kasus karena kenaikan biaya personel hingga dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

"Kenaikan gaji tidak dapat dihindari untuk mengamankan pekerja, tetapi perusahaan memperburuk arus kas mereka dengan menaikkan upah di luar kemampuan mereka ketika mereka tidak mampu menghasilkan pendapatan yang cukup," kata pejabat dari perusahaan riset kredit Teikoku Databank Ltd.

Kebangkrutan yang disebabkan oleh kenaikan harga, yang sebagian besar akibat pelemahan yen, juga meningkat menjadi 93 kasus, jumlah tertinggi sejak 2022.

Kebangkrutan raksasa penyedia sistem transaksi kartu kredit berbasis di Osaka, Zentoshin, turut mendorong banyaknya usaha yang gulung tikar. Banyak UMKM terutama restoran dan ritel kecil sangat bergantung pada layanan pembayaran perusahaan tersebut, yang memiliki fleksibilitas arus kas terbatas dan mengandalkan pembayaran lebih awal.

"Perusahaan tersebut, yang menyediakan layanan penyelesaian cepat penjualan kartu kredit untuk restoran dan pedagang lainnya, mengajukan permohonan kebangkrutan pada Juli dengan kewajiban sebesar 115,16 miliar yen, menjadi kemungkinan kebangkrutan terbesar di Jepang tahun ini," jelas Teikoku Databank.

Total kewajiban perusahaan yang bangkrut selama Juli mencapai 236,3 miliar yen atau sekitar Rp 26,22 triliun (kurs Rp 111 per yen), melonjak 41,4 persen secara tahunan.