Garda Revolusi Iran Serang Dua Kapal Tanker di Selat Hormuz

Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) menyerang dua kapal tanker yang berlayar di Selat Hormuz pada Jumat (31/7/2026). Serangan ini melumpuhkan rute pasokan energi global di tengah pengawalan udara oleh militer Amerika Serikat.

IRGC menyatakan kedua kapal tersebut dipaksa berhenti karena melanggar aturan dan menggunakan rute alternatif dekat pesisir Iran. Sementara itu, empat kapal tanker lainnya memilih berbalik arah untuk menghindari area bentrokan di Selat Hormuz.

"Kapal-kapal tanker minyak yang tidak mematuhi aturan... telah diserang dan dipaksa berhenti, sementara empat kapal tanker minyak lainnya dengan cepat mengubah arah dan kembali ke posisi mereka sebelumnya," kata IRGC dalam pernyataannya, seperti dilansir AFP.

Eskalasi militer ini berlanjut setelah sehari sebelumnya satu kapal tanker terbakar usai diserang militer Iran. Pada hari yang sama, militer Iran melepaskan tembakan drone ke Pangkalan Udara Ahmad al-Jaber milik AS di Kuwait.

Dalam sebuah pernyataan resmi, militer Iran mengonfirmasi bahwa pasukannya menargetkan "tempat perlindungan pesawat tempur, sistem komunikasi satelit, dan fasilitas penyimpanan peralatan di Pangkalan Udara Ahmad al-Jaber di Kuwait".

Penyerangan terhadap instalasi militer AS tersebut diklaim sebagai balasan atas aksi militer Washington sebelumnya. Militer Iran menyebut tindakan itu diambil "sebagai tanggapan atas agresi baru-baru ini oleh militer AS yang teroris terhadap negara kami dan serangan brutalnya terhadap sebuah rumah tinggal di Pulau Qeshm".

Ketegangan militer ini diiringi penolakan diplomatik Teheran terhadap skema pengelolaan Selat Hormuz. Iran menentang proposal Oman yang mengusulkan skema kontribusi sukarela serta pembagian rute maritim berdasarkan model pengelolaan di Selat Malaka.

Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk urusan hukum dan internasional, Kazem Gharibabadi, menegaskan bahwa usulan Oman tidak mengakomodasi kepentingan keamanan nasionalnya. Teheran tetap menuntut wewenang penuh atas navigasi dan pemungutan tarif di wilayah perairannya.

Di sisi lain, Organisasi Maritim Internasional (IMO) mengonfirmasi bahwa proposal Oman belum terdaftar secara resmi. Menurut juru bicara IMO, "Setiap usulan untuk rute pelayaran baru atau langkah-langkah manajemen lalu lintas harus diajukan ke IMO untuk dipertimbangkan oleh negara-negara anggota".

Guna menekan ruang gerak Iran, Departemen Keuangan AS meluncurkan sanksi baru yang membidik 10 entitas, termasuk enam perusahaan asal China dan delapan kapal tanker. AS menyasar Persian Gulf Marine Insurance Co dan HormuzSafe Marine Services Authority karena dinilai membantu pendanaan IRGC.

"Dengan ekonomi yang terpuruk dan inflasi mencapai tiga digit, rezim Iran sangat membutuhkan uang," ujar Menteri Keuangan AS Scott Bessent dalam pernyataannya, dilansir dari Reuters.

Kebijakan pengetatan sanksi ekonomi dan intervensi militer ini diterapkan AS guna membendung operasi armada bayangan Iran di jalur pelayaran internasional.