IHSG Parkir di Zona Hijau dan Tiga Emiten Rilis Aksi Korporasi

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengakhiri perdagangan Kamis (16/7) di zona hijau. Dilansir dari Detik Finance, indeks mencatatkan kenaikan sebesar 1,10% untuk parkir di level 6.108,21 pada akhir sesi.

Laju penguatan indeks ditopang oleh pergerakan saham ASII, BMRI, dan BBCA. Sebaliknya, saham UNTR, VKTR, serta AMRT menjadi penahan dengan membebani pergerakan IHSG.

Minat investor asing di pasar domestik terpantau masih tinggi dengan membukukan beli bersih Rp283,41 miliar di pasar reguler. Sementara di seluruh pasar, investor asing mencatatkan beli bersih sekitar Rp1,22 triliun.

Aliran dana asing tersebut ditopang oleh transaksi di sektor perbankan dan komoditas. Nilai ini termasuk transaksi negosiasi terkait pengambilalihan saham PKPK yang menembus lebih dari Rp1 triliun.

Penguatan ini sejalan dengan ETF EIDO yang naik 1,33% dan indeks MSCI Indonesia yang menguat 1,55%. Seluruh sektor di Bursa Efek Indonesia menguat, dipimpin oleh sektor teknologi sebesar 1,94%.

Kondisi berbeda terjadi di pasar global karena bursa saham Amerika Serikat bergerak melemah. Indeks Dow Jones turun 0,20% ke level 52.552, S&P 500 terkoreksi 0,51% ke 7.533, dan Nasdaq merosot 1,47% ke posisi 25.881.

PT Tower Bersama Infrastructure Tbk (TBIG) berencana memperluas cakupan usahanya dengan menambah layanan Network Access Point (NAP). Langkah ini dieksekusi melalui anak usahanya, PT Tower Bersama.

Aksi ini menjadi bagian dari pengembangan ekosistem infrastruktur digital di luar bisnis penyewaan menara telekomunikasi. Karena anak usaha menyumbang lebih dari 20% pendapatan konsolidasian, rencana ini masuk kategori transaksi material.

TBIG akan meminta persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada 24 Agustus mendatang. Layanan NAP akan difokuskan sebagai penyedia wholesale IP transit bagi ISP Tier 2-3 dan korporasi.

Layanan ini memanfaatkan jaringan serat optik sepanjang lebih dari 60.000 kilometer, infrastruktur menara, serta data center grup. Investasi awal yang disiapkan mencapai Rp47,40 miliar dari kas internal tanpa mengubah struktur permodalan.

Studi kelayakan independen menunjukkan proyek ini memiliki estimasi IRR sebesar 18,65% dan NPV positif Rp37,83 miar. Selain itu, Profitability Index tercatat 1,86 kali dengan periode pengembalian investasi sekitar 7 tahun 4 bulan.

Periode Penawaran Tender Wajib Saham PNGO

PT Pinago Utama Tbk (PNGO) kini memasuki periode penawaran tender wajib atau Mandatory Tender Offer (MTO). Aksi korporasi ini dilakukan oleh pengendali baru mereka, AEP Nusantara Holdings Limited.

Penawaran menyasar maksimal 13,59 juta saham milik publik atau setara 1,74% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Harga pelaksanaan MTO ini ditetapkan sebesar Rp3.584 per saham.

Jika seluruh saham publik terserap, nilai transaksi diperkirakan mencapai sekitar Rp48,69 miliar. Periode MTO ini dijadwalkan berlangsung mulai 16 Juli hingga 14 Agustus 2026.

Langkah ini diambil setelah AEP Nusantara menyelesaikan akuisisi 98,26% saham PNGO senilai Rp2,75 triliun pada Mei 2026. Perusahaan menegaskan tidak memiliki rencana menghapus pencatatan saham PNGO dari bursa.

Rencana PMTHMETD dan Dilusi Saham HATM

PT Habco Trans Maritima Tbk (HATM) berencana melakukan penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu (PMTHMETD). Perusahaan akan menerbitkan maksimal 800 juta saham baru.

Jumlah saham baru tersebut setara dengan 9,22% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Harga pelaksanaan akan merujuk pada ketentuan regulasi Bursa Efek Indonesia.

Patokan harga sekurang-kurangnya 90% dari rata-rata harga penutupan saham selama 25 hari bursa berturut-turut sebelum pengajuan pencatatan. Seluruh dana yang didapatkan akan dialokasikan untuk belanja modal perusahaan.

Manajemen menyatakan bahwa transaksi ini tidak akan mengubah pengendali perusahaan yang sudah ada. Setelah aksi korporasi selesai, kepemilikan masyarakat diperkirakan mengalami perubahan dari porsi awal 13,29% menjadi 12,17%.

Perubahan porsi kepemilikan tersebut membuat pemegang saham publik berpotensi mengalami dilusi sekitar 8,44%.