Hasto Kristiyanto Minta Kritik Positif dan Respons Survei IPO

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengimbau masyarakat untuk menyalurkan suara kritis secara positif serta merespons hasil survei elektabilitas partainya saat mengunjungi Museum H.O.S Tjokroaminoto di Surabaya pada Senin, 10 Agustus 2026.

Kunjungan Hasto ke kediaman bersejarah tersebut dilakukan bersama mantan Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini dengan didampingi pengamat sejarah Kuncarsono Prasetyo untuk melihat ruang kamar yang pernah ditempati HOS Tjokroaminoto dan Presiden Pertama RI Soekarno.

Hasto menegaskan bahwa aksi unjuk rasa merupakan hak setiap warga negara yang dilindungi undang-undang, tetapi momentum bulan Agustus sebaiknya diisi dengan kegiatan yang membangun nilai-nilai perjuangan bangsa.

"Tapi mari pada bulan Agustus ini, dengan melihat berbagai problematika bangsa yang tidak mudah, itu baiknya kita isi dengan hal-hal yang positif," kata Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan.

Pemerintah juga diharapkan mampu menerima berbagai masukan sebagai bahan evaluasi atas kebijakan yang telah berjalan demi kemajuan Indonesia.

"Kita tidak bisa melarang berbagai bentuk ekspresi melalui demonstrasi, karena itu hak konstitusional dan dijamin oleh konstitusi. Hanya skala prioritas saat ini pada bulan Agustus ini, lebih baik kita menggali dan kemudian melihat relevansi dan kemudian merumuskan agenda apa yang kita lakukan," kata Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan.

Penyampaian aspirasi publik dinilai perlu berjalan seiring dengan optimasi fungsi pengawasan di lembaga legislatif dan pembenahan internal partai politik.

"Partai politik itu juga menggali segala hal terkait dengan eksistensi kelahirannya, misi kelahiran dari partai politik juga melakukan suatu pembenahan. Sehingga bulan Agustus ini jadi energi yang positif bagi kita tanpa menghilangkan berbagai suara-suara kritis untuk terus disuarakan," kata Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan.

Terkait dinamika unjuk rasa, Hasto menyarankan agar penumpukan massa di bulan kemerdekaan dapat dihindari guna menjaga kesakralan momentum sejarah.

"Maka bulan Agustus kalau kemarin ada isu-isu demo, ya sebaiknya janganlah di situ. Lebih baik kita gunakan bulan yang Agustus ini yang dipersiapkan dengan begitu lama," kata Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan.

Ia mengingatkan pentingnya membangkitkan kembali semangat nasionalisme dan pengorbanan para pejuang yang gugur tanpa nama pada peristiwa Pertempuran Surabaya 10 November 1945.

"Menjadi bulan untuk membangkitkan spirit kita, menggelorakan kembali tentang cita-cita kemerdekaan yang diperoleh dengan tidak mudah melalui suatu perjuangan yang panjang," kata Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan.

Penghormatan atas jasa para pahlawan tersebut hendaknya diwujudkan dalam program nyata untuk mengatasi masalah sosial dan kemiskinan di tanah air.

"Dan banyak dari antara para pejuang—kalau Bu Mega itu menyebut nisan-nisan yang tidak bernama. Di sini juga banyak nisan-nisan yang tidak bernama, peristiwa 10 November 1945 misalnya," kata Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan.

Nilai-nilai sejarah yang digali kembali harus dijadikan acuan merumuskan agenda perbaikan kesejahteraan masyarakat saat ini.

"Indonesia yang seharusnya tidak boleh ada kemiskinan. Mengapa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara," kata Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan.

Pesan-pesan perjuangan masa lalu dinilai tetap relevan untuk menjawab tantangan pembangunan bangsa di era modern.

"Semua kita gali kembali sehingga dalam bulan Agustus ini kita menemukan suatu cita-cita. Nilai-nilai perjuangan yang kemudian kita relevansikan dengan sekarang," kata Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan.

Mengenai hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) periode 27 Juli hingga 3 Agustus 2026 yang menempatkan PDI Perjuangan di posisi kedua dengan 12,8 persen di bawah Partai Gerindra (17,5 persen), Hasto menegaskan fokus utama partai adalah kerja nyata untuk rakyat marhaen.

"Kalau buat kami yang penting kerja untuk rakyat. Apa pun surveinya, kalau kami tidak bisa membawa perubahan-perubahan konkret pada kehidupan rakyat marhaen, lalu apa makna politik?" kata Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan.

Para kepala daerah dari PDI Perjuangan diinstruksikan untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik dan menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung pada masyarakat.

"Kami mendorong para kepala daerah PDI Perjuangan dengan adanya tren kenaikan elektoral dari PDI Perjuangan semua untuk bekerja lebih keras, dengan kebijakan yang bisa dirasakan oleh rakyat," kata Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan.

Kota Surabaya disebut sebagai contoh daerah yang berhasil menerapkan program keberpihakan pada rakyat kecil melalui tata ruang, penyediaan lapangan kerja, dan bantuan sosial produktif.

"Termasuk apa yang terjadi di Kota Surabaya ini menunjukkan bagaimana narasi pembebasan, keberpihakan terhadap wong cilik itu dijabarkan dengan sangat baik," kata Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan.

Penguatan skema bantuan sosial menurutnya harus difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi dan kemandirian ekonomi penerima manfaat.

"Mulai dari kebijakan tata ruang, kemudian lapangan pekerjaan buat orang miskin, bantuan sosial buat orang-orang miskin. Tapi bantuan sosial itu adalah bantuan yang memberdayakan, yang meningkatkan kemampuan produksi rakyat," kata Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan.

Dalam menghadapi tekanan kondisi fiskal, kader PDI Perjuangan di tingkat legislatif diminta memprioritaskan program-program padat karya untuk menjaga daya beli warga.

"Kami juga mendorong para anggota legislatif dari PDI Perjuangan menghadapi tantangan fiskal yang sulit untuk lebih mendorong program-program padat karya," kata Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan.

PDI Perjuangan juga mengembangkan terobosan ketahanan pangan lewat pendampingan budidaya benih padi unggul MSP 65 yang siap panen dalam waktu singkat.

"Dalam waktu 65 hari itu sudah panen dan berasnya sangat pulen. Ini yang sekarang sedang dibimbing oleh Ibu Sandara Restu," kata Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan.

Berdasarkan survei IPO dengan tingkat kepercayaan 95 persen dan margin of error ±2,9 persen terhadap 1.200 responden, posisi setelah Partai Gerindra dan PDI-P diisi oleh Partai Golkar (10,4 persen), Partai Demokrat (8,1 persen), PKB (7,0 persen), PAN (5,1 persen), PKS (4,6 persen), Nasdem (4,4 persen), PSI (1,9 persen), PPP (1,6 persen), Perindo (0,9 persen), Partai Gerakan Rakyat (0,5 persen), Partai Gelora (0,4 persen), dan Partai Hanura (0,2 persen), sementara 24,6 persen responden belum menentukan pilihan.