Kementerian ESDM Targetkan Distribusi B50 Capai 100 Persen pada Oktober

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan seluruh stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di berbagai wilayah Indonesia sudah menerapkan program mandatori biodiesel campuran 50 persen atau B50 secara penuh pada 1 Oktober 2026 mendatang.

Langkah ini dilakukan guna memperluas pemanfaatan bahan bakar nabati setelah program tersebut resmi berjalan sejak awal Juli 2026, sebagaimana dilansir dari Detik Finance.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menyatakan bahwa realisasi penyaluran bahan bakar ramah lingkungan tersebut saat ini telah menyentuh angka 67 persen.

Pemerintah merasa optimis tingkat distribusi komoditas ini dapat segera digenjot hingga mencapai target maksimal dalam hitungan pekan.

"Target saya adalah 1 Oktober sudah full B50 di semua titik. Kemarin yang kita laporkan pada saat peresmian dengan Pak Presiden kan 67% sudah tersalurkan. Nah mudah-mudahan dalam beberapa minggu ini sudah nyampe lah 100%," ujar Eniya usai acara Pekan Riset Sawit Indonesia di Jakarta Pusat, Senin (20/7/2026).

Terkait volume pasokan nasional, Kementerian ESDM berencana menerapkan sistem pematokan kuota fleksibel menggunakan kisaran angka tertentu yang dapat disesuaikan dengan dinamika kebutuhan lapangan.

Saat ini patokan kebutuhan biodiesel berada pada rentang 16 hingga 18 juta kiloliter (KL), dan regulasi baru berupa Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM sedang disiapkan agar revisi volume tahunan bisa dilakukan secara legal.

"Mungkin ke depan, revisi volume dalam satu tahun itu bisa dilakukan. Jadi kita mulai pakai range lah seperti yang sekarang kita tetapkan 16-18 juta kan. Nah ke depan mungkin 18 sampai sekian juta. Jadi ada range-nya," beber Eniya.

Pemerintah menjadwalkan masa transisi implementasi ini selama empat bulan pertama untuk memantau efektivitas jalannya program di lapangan.

Evaluasi menyeluruh terhadap kelancaran pasokan dan pemenuhan target distribusi di seluruh titik SPBU akan dilaksanakan pada bulan Desember mendatang.

"Nanti di Desember yang selama 4 bulan ini pertama kita lihat transisi. Apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Apakah semua bisa dalam waktu 3 bulan itu menyelesaikan semua full B50," jelas Eniya.

Selain memantau kesiapan infrastruktur, Kementerian ESDM juga menaruh perhatian pada kapasitas distribusi dari para pelaku usaha sektor swasta atau badan usaha non-BUMN.

Langkah identifikasi ini penting mengingat PT Pertamina (Persero) saat ini mendominasi jalur distribusi bahan bakar nasional dengan kepemilikan pangsa pasar sekitar 80 persen.

"Nanti tinggal identifikasi yang non-Pertamina. Karena pertamina kan share-nya 80%. Nah yang non-Pertamina ini berapa deliver ke B50-nya gitu," jelas Eniya.