DPR Bahas Potensi AI Gantikan Sektor ASN dan Adaptasi Kompetensi

Komisi II DPR membahas potensi efisiensi aparatur sipil negara (ASN) akibat perkembangan teknologi artificial intelligence (AI) dalam rapat bersama Lembaga Administrasi Negara (LAN) di Jakarta, Senin (24/8/2026).

Beberapa sektor ASN yang berpotensi terdampak AI antara lain administrasi perkantoran, pengelolaan dokumen, layanan chatbot, verifikasi data, penyusunan laporan rutin, serta pengolahan statistik dan analisis data dasar, kata Ketua Fraksi PKB Komisi II DPR Muhammad Khozin.

Khozin menyampaikan AI berpotensi menggantikan pekerjaan rutin administratif, namun sulit menggantikan fungsi ASN yang membutuhkan diskresi, pertimbangan hukum, pengawasan, dan pelayanan berbasis empati.

"AI memang berpotensi menggantikan pekerjaan yang bersifat rutin, administratif, pengolahan dokumen, verifikasi data, dan layanan informasi dasar," kata Khozin.

Ia menegaskan pentingnya melihat AI sebagai alat bantu meningkatkan produktivitas ASN, bukan sekadar alat pengurangan pegawai, dan menekankan perlunya reskilling dan upskilling ASN serta penguatan literasi digital.

"Pemerintah perlu memandang AI sebagai alat bantu untuk meningkatkan produktivitas ASN, bukan sekadar instrumen pengurangan pegawai. Karena itu fokus kebijakan seharusnya pada reskilling dan upskilling ASN, penguatan literasi digital, serta penataan kebutuhan ASN berdasarkan kompetensi masa depan," ujar Khozin.

Khozin juga mengingatkan bahwa efisiensi tidak hanya soal jumlah ASN, tapi juga proses birokrasi yang harus dievaluasi agar pelayanan publik meningkat.

"Yang perlu diefisienkan bukan jumlah ASN semata, tetapi proses birokrasinya. AI seharusnya mengurangi pekerjaan administratif yang berulang sehingga ASN dapat lebih fokus pada pelayanan publik, pengawasan, dan penyelesaian persoalan masyarakat," tambahnya.

Wakil Ketua Komisi II DPR Dede Yusuf menekankan ASN harus mampu beradaptasi dengan perkembangan AI dan digitalisasi agar tetap relevan dalam perubahan dunia kerja.

"Saya tidak sepakat kalau konsepnya ASN diganti AI, yang harus terjadi adalah mempersiapkan 'ASN yang mampu beradaptasi dengan AI juga' sehingga kompetensi dan kemampuannya dalam menguasai AI harus ditingkatkan," kata Dede.

Dede menyebut beberapa pekerjaan ASN yang membutuhkan interaksi langsung dengan masyarakat seperti pelayanan publik, kesehatan, dan konstruksi tetap memerlukan kehadiran ASN yang berkompeten.

"Bagi mereka yang tidak bisa beradaptasi harus juga diberikan kompetensi pada pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan direct services, seperti pelayanan publik, kesehatan, pengaduan masyarakat, konstruksi, pertanian, atau lainnya yang membutuhkan in-hand secara langsung," ujarnya.

Dede mengingatkan efisiensi jangan disamakan dengan pengurangan jumlah ASN, melainkan penempatan yang sesuai kemajuan zaman dan tuntutan pekerjaan masa depan.

"Jadi efisiensi itu jangan dipandang pengurangan jumlah ASN, tapi penempatan yang sesuai dengan kemajuan zaman dan tuntutan pekerjaan masa depan," tambahnya.

Kepala LAN Muhammad Taufik menjelaskan transformasi pengembangan kompetensi ASN telah dilakukan selama hampir dua tahun, termasuk peningkatan pembelajaran di bidang AI melalui kerja sama dengan berbagai perusahaan teknologi dalam dan luar negeri.

"Capaian pelaksanaan transformasi pengembangan kompetensi selama kurang lebih hampir 2 tahun ini dilakukan dengan bagaimana melakukan transformasi memperkuat ekosistem pembelajaran yang melibatkan berbagai pihak," kata Taufik.

Dia menyebut kerja sama dengan perusahaan seperti Microsoft, Google, dan Amazon Web Services untuk memperkuat kompetensi ASN di bidang AI.

"Dan ini kita harapkan memudahkan bagi ASN belajar secara berdampak, belajar yang betul-betul kemudian berorientasi pada outcome," ujarnya.

Anggota Komisi II DPR Ahmad Irawan menilai perkembangan teknologi harus diikuti dengan strategi pemerintah agar pelayanan publik lebih optimal tanpa langsung mengurangi jumlah ASN.

"Perkembangan teknologi tidak bisa dihindari. Digitalisasi sesuatu yang perlu untuk memudahkan pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah harus menyiapkan grand strategi menghadapi berbagai perubahan dan perkembangan teknologi," ujar Irawan.

Menurutnya, kebutuhan ASN harus disesuaikan berdasarkan asesmen dan pemanfaatan teknologi seperti AI sudah mulai diterapkan dalam pelayanan publik.

"Sebenarnya penggunaan teknologi seperti AI itu sudah digunakan. Penambahan/pengurangan kan nanti tergantung assessment pemerintah. Mana yang perlu ditambah/dikurangi," kata Ahmad.

"Pelayanan publik kita sekarang banyak menggunakan sistem digital. Itu kita dorong untuk lebih dioptimalkan supaya masyarakat dapat kemudahan dan pemerintah dapat mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki," ujarnya.