DPR dan Pengusaha Tanggapi Pencalonan Destry Damayanti Sebagai Gubernur BI

Pemerintah secara resmi mengajukan Destry Damayanti sebagai calon tunggal Gubernur Bank Indonesia melalui Surat Presiden yang dikirimkan ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Senin, 10 Agustus 2026. Pencalonan ini mendapat respons positif dari Komisi XI DPR dan kalangan pengusaha.

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyampaikan bahwa Surpres tersebut mencakup nama calon Gubernur BI, calon Deputi Gubernur Senior BI, serta calon Deputi Gubernur BI. Saat ini, posisi Gubernur BI diisi oleh Destry Damayanti sebagai Pejabat Sementara, sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Wakil Ketua Komisi XI DPR Hanif Dhakiri menilai Destry memiliki jam terbang tinggi di bidang moneter serta hubungan baik dengan para pemangku kepentingan. Ia memandang Destry sebagai sosok profesional yang dapat diandalkan untuk mengawal perekonomian nasional.

“Saya kira beliau figur yang sangat bisa diandalkan, profesional, dan orangnya juga sudah berpengalaman luas. Mengenal seluk beluk moneter dan keuangan Indonesia yang tentunya ke depan kita harapkan situasinya akan menjadi lebih baik membaik,” ujar Hanif, saat ditemui usai mengikuti UMKM Finance Summit 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (11/8/2026).

Proses uji kepatutan dan kelayakan diproyeksikan segera dijadwalkan setelah DPR mengakhiri masa reses pada 14 Agustus 2026. Rapat komisi akan segera digelar untuk menentukan agenda pemeriksaan calon.

“Mudah-mudahan nanti tanggal 14 (Agustus) kita sudah mulai masuk mungkin akan segera digelar rapat dan pasti akan segera dijadwalkan,” terang Hanif.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Shinta Widjaja Kamdani menyatakan dunia usaha menghormati penetapan calon tunggal tersebut. Pihaknya mengharapkan proses suksesi kepemimpinan di otoritas moneter berlangsung transparan dan menjaga kepercayaan pasar.

“Oleh karena itu, kami melihat isu yang juga penting untuk dicermati dalam periode transisi ini adalah bagaimana kepemimpinan BI ke depan dapat mempertahankan kerangka kebijakan yang clear, kredibel, dapat diprediksi, dan forward-looking,” ucap Shinta.

Sektor riil menekankan pentingnya stabilitas inflasi, nilai tukar, serta kejelasan arah suku bunga dalam mengarungi masa transisi kepemimpinan di Bank Indonesia.

“Bagi dunia usaha, sinyal positif pada periode awal kepemimpinan Gubernur BI berikutnya adalah terjaganya kontinuitas kebijakan, komunikasi yang konsisten kepada pasar, inflasi yang terkendali, nilai tukar yang relatif stabil, serta kebijakan yang mampu menjaga keseimbangan antara stabilitas makro dan ruang bagi pembiayaan serta aktivitas sektor riil.” terang Shinta.

Kepastian arah kebijakan dinilai krusial agar kalangan pengusaha dapat menyusun rencana investasi dan ekspansi bisnis secara tepat.

“Jika hal-hal tersebut dapat terjaga, maka transisi kepemimpinan BI dapat berlangsung tanpa menimbulkan ketidakpastian yang tidak perlu dan kepercayaan investor tetap terpelihara,” terang Shinta.

Koordinasi yang konsisten dari Bank Indonesia menjadi tumpuan utama bagi pelaku usaha untuk mengambil keputusan pembiayaan ke depan.

“Pasar dan dunia usaha membutuhkan kepastian mengenai arah suku bunga, stabilitas nilai tukar, pengendalian inflasi, serta komunikasi kebijakan yang konsisten agar perusahaan dapat mengambil keputusan investasi, pembiayaan, dan ekspansi dengan tingkat keyakinan yang memadai,” ungkap Shinta.