Destry Damayanti Ditetapkan Sebagai Gubernur BI Periode 2026-2031

Destry Damayanti resmi ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) untuk periode 2026-2031 oleh Komisi XI DPR RI berdasarkan hasil uji kepatutan dan kelayakan yang digelar pada 26 Agustus 2026.

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi menyambut baik terpilihnya Destry bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior dan Solikin M. Juhro sebagai Deputi Gubernur BI periode yang sama.

Friderica berharap dengan banyaknya perempuan yang memegang posisi penting, koordinasi antar lembaga sektor keuangan dapat semakin baik.

"Saya senang Bu Destry, Bu Aida terpilih. Bu Destry sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia, Bu Aida sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia. Saya juga Pak Solihin, saya ucapkan selamat," ujar Friderica usai acara Puncak Hari Indonesia Menabung di Bekasi pada 28 Agustus.

Friderica menambahkan, "Selama ini kan dengan Bu Destry, Bu Aida sudah sangat baik ya komunikasinya, dan sekarang Bu Destry yang menjadi Deputi Gubernur, saya Ketua OJK, banyak sekali yang bisa disinergi dan kolaborasikan."

Ketua Komisi XI DPR Misbakhun menyatakan keputusan tersebut diambil melalui musyawarah mufakat dan akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR yang diagendakan pada 1 September 2026.

"Ibu Destry Damayanti ditetapkan sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2031," ujar Misbakhun di Kompleks Parlemen.

Ekonom Rahma Gafni dari Universitas Airlangga menyoroti tantangan besar yang akan dihadapi Destry sebagai Gubernur BI, terutama menjaga stabilitas nilai tukar rupiah di tengah ketidakpastian global dan tekanan pasar keuangan.

"Gubernur BI dituntut mengoptimalkan bauran kebijakan untuk meredam imported inflation dan menjaga daya tahan rupiah," ujar Rahma ketika dihubungi Bloomberg Technoz pada 30 Agustus.

Rahma juga menegaskan pentingnya efektivitas instrumen operasi moneter dan pendalaman pasar keuangan domestik untuk mengurangi risiko capital outflow mendadak serta menjaga sinergi fiskal-moneter yang kredibel tanpa mengorbankan independensi BI.

"BI harus memastikan stabilitas moneter tetap terjaga tanpa kehilangan kredibilitas di mata investor dan pasar keuangan internasional," tambahnya.

Selain itu, Rahma menekankan kebutuhan memperkuat transmisi kebijakan suku bunga ke sektor riil dan perbankan, serta mendorong digitalisasi sistem pembayaran dan keamanan siber melalui kelanjutan Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia dan penguatan arsitektur keamanan siber nasional.

Ekonom Core Indonesia, Dipo Satria Ramli, menilai independensi dan kredibilitas BI adalah aspek terpenting yang harus dijaga oleh Destry sebagai Gubernur BI.

"Bu Destry ini harus nunjukin bahwa dia bisa independen, tidak bisa diintervensi, jadi jangan dikendalikan. Ya kan, jadi memang persepsi itu harus tumbuh kembali gitu," ujar Dipo.

Dipo juga menekankan pentingnya komunikasi kebijakan yang jelas agar pasar tidak menganggap kebijakan BI sebagai instruksi dari pemerintah atau pengaruh politik.

"Jangan sampai pasar membaca ada dominasi fiskal. Nah komunikasi ini juga penting sebenernya soal transmisi kebijakan. Jangan sampai kebijakan itu terlihat, ‘oh ini pesanan dari pusat’ atau pesanan politik harus benar-benar terlihat, ‘oh ini adalah memang dari pemikiran Bank Indonesia sendiri secara objektif’ gitu," jelasnya.

Mengenai stabilitas rupiah, Dipo menilai BI sudah cukup ketat dalam menjaga nilai tukar, namun menekankan perlunya keterbukaan dan peran serta pemerintah serta sektor riil dalam mendorong ekspor sebagai bagian dari penguatan rupiah.

"Kalau kita mau betul-betul menguatkan rupiah, kita tidak bisa hanya mengandalkan intervensi pasar. Justru kita harus menaikkan ekspor," ujar Dipo.