DPR Minta Pengelolaan APBN 2027 Perhatikan Risiko Utang

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mengingatkan pemerintah untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 secara terukur, terutama terkait defisit dan utang. Hal tersebut disampaikan Ketua DPR RI Puan Maharani saat Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), dilansir dari Detik Finance.

Puan menegaskan pentingnya memperhitungkan beban finansial jangka panjang dalam penentuan kebijakan anggaran. Setiap skema pembiayaan negara dinilai harus mempertimbangkan azas kemanfaatan serta tingkat risiko bagi keberlangsungan fiskal di masa depan.

"Defisit dan utang harus dikelola secara hati-hati, terukur, dan bertanggung jawab. Setiap pembiayaan harus dilihat dari manfaat, risiko, dan bebannya bagi generasi mendatang," ujar Puan.

Selain masalah utang, penghimpunan pendapatan negara dituntut agar dilakukan secara berkeadilan tanpa menekan daya beli masyarakat maupun sektor usaha. Belanja pemerintah pusat hingga daerah juga didorong agar lebih tepat sasaran untuk mendukung pemerataan pembangunan nasional.

"Transfer ke daerah harus benar-benar memperkuat pelayanan publik, ekonomi lokal, dan pemerataan pembangunan," tambah Puan.