Banggar DPR Beri Waktu Kemenkeu 10 Hari Serahkan Profil Utang

Badan Anggaran DPR RI memberikan tenggat waktu 10 hari kepada Kementerian Keuangan untuk menyerahkan laporan profil utang pemerintah dalam pelaksanaan APBN 2025 pada rapat kerja di Jakarta, Kamis (20/8/2026). Seperti dilansir dari Detik Finance, kepastian tersebut diputuskan setelah laporan Panja yang memuat rekomendasi tersebut belum diterima legislatif sejak dibuat pada 20 Juli 2026.

Anggota Banggar DPR Dolfie Othniel Frederic mempertanyakan keterlambatan penyerahan berkas tersebut. Ia menegaskan bahwa pihak pemerintah seharusnya sudah menyerahkan laporan tersebut demi kepastian masuk ke pembahasan anggaran berikutnya.

"Pemerintah harus Pemerintah harus menyampaikan laporan profil utang, sampai saat ini kami belum terima, laporan Panja ini dibuat 20 Juli 2026, hari ini 20 Agustus 2026, satu bulan belum diserahkan itu laporannya. Jadi ada kepastian dari pemerintah kapan itu diserahkan," ujar Dolfie Othniel Frederic, Anggota Banggar DPR.

Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah sempat mengungkapkan opsi tenggat waktu awal setelah berdiskusi dengan jajaran Kementerian Keuangan.

"Kami sempat bicara dengan Pak Prima bisa gak dengan tenggat waktu akhir November sudah bisa diserahkan?" tanya Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa langsung menyatakan kesanggupannya atas usulan batas waktu tersebut.

"Bisa Pak, akhir November," jawab Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Namun, Dolfie menolak usulan target waktu penyelesaian akhir November karena dianggap terlalu lama dari jadwal yang seharusnya.

"Lama benar pak akhir November. Kita perlu ini untuk kita masuk 2027. Harusnya besok.

Karena ini sudah dari 22 Juni. Ini sudah 20 Agustus, sudah satu bulan," kata Dolfie Othniel Frederic, Anggota Banggar DPR.

Mendengar keberatan anggota DPR tersebut, pimpinan rapat meminta pihak Kemenkeu memberikan opsi jalan tengah.

"Pak menteri monggo barangkali ada jalan keluar," kata Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI.

Menanggapi hal itu, Purbaya menjelaskan kondisi persiapan dokumen dan meminta kelonggaran waktu pengerjaan selama satu minggu.

"Dari DPR mau minta kapan. Kami bisa dua minggu ke depan selesai. Ini hanya profil hutang saja kan.

Kami sudah ada sebetulnya, cuman, kami perlu diskusi beberapa hari. Kasih lah waktu kamu satu minggu. Kami sampaikan satu minggu," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Usai mendengar kesiapan Menteri Keuangan, Said Abdullah mengetuk palu sidang untuk memutus durasi resmi penyampaian dokumen profil utang pemerintah tersebut.

"Satu minggu? Oke ya saya kasih waktu sepuluh hari ya," kata Said Abdullah, Ketua Banggar DPR RI.