Dedi Mulyadi Pastikan BOS Cukup untuk Sekolah Gratis di Jabar

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi memastikan dana Bantuan Operasional Sekolah dan anggaran operasional provinsi memadai untuk membebaskan biaya pendidikan SMA-SMK Negeri di Jawa Barat, seperti dilansir dari Detikcom pada Minggu (19/7/2026).

Kepastian tersebut disampaikan untuk merespons wacana pengaktifan kembali Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) yang sempat dibahas pemerintah daerah bersama DPRD Jabar. Dedi menjelaskan bahwa kecukupan anggaran operasional telah diverifikasi secara langsung.

"Hayo masih ngomongin SPP, biaya operasional sekolah saya sudah cek cukup dengan dana BOS dan dana biaya operasional dari Provinsi Jawa Barat. Cukup sudah," katanya melalui postingan Instagram resminya, dikutip Minggu (19/7/2026).

Menurut Dedi, model pengelolaan dana bantuan yang efektif sudah diterapkan oleh banyak sekolah di Jawa Barat. Ia juga memaparkan adanya temuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 senilai Rp 4 miliar yang dialokasikan sekolah untuk sektor non-pendidikan.

"Sampelnya banyak, datanya banyak. Bahkan kalau mau dibuka yang menggunakan dana BOS untuk kepentingan lain yang bukan pendidikan, jumlah temuannya APBD 2025 itu sampai Rp 4 miliar," beber KDM.

Kelebihan alokasi dana dinilai Dedi berpotensi memicu tindakan penyelewengan anggaran oleh pihak sekolah. Oleh karena itu, ia meminta agar pemanfaatan dana BOS difokuskan pada peningkatan kualitas fasilitas sekolah serta kompetensi peserta didik.

"Artinya cukup, kalau terlalu lebih nanti ada potensi untuk digunakan yang lain, malah jadi beban bagi kepala sekolahnya. Kasian, jangan sampai ada kena aspek yang bersifat kriminal gara-gara salah kelola BOS," imbuhnya.

Dedi menambahkan, perbaikan sarana fisik seperti ruang kelas, tempat ibadah, olahraga, hingga toilet menjadi fokus utama komitmen dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

"Apa yang harus dilakukan oleh Pemprov? Bangunan ruang kelasnya harus bagus, toiletnya harus bagus, tempat olahraganya harus bagus, tempat ibadahnya harus bagus, pagarnya harus bagus. Pokoknya sekolah harus oke, siswa-siswanya harus kreatif dan pemerintah provinsi berkomitmen untuk itu," tegasnya.

Kebijakan pembebasan biaya SMA-SMK Negeri di Jawa Barat ini baru berjalan pada periode tahun ajaran 2025-2026. Dedi menceritakan pengalamannya terdahulu saat masih menjadi anggota DPR RI periode 2019-2023 yang sering membantu melunasi tunggakan sekolah siswa.

"Sebelumnya di Jawa Barat sekolah negeri juga bayar. Kan banyak tuh dulu waktu saya anggota DPR datang ke sekolah-sekolah bayar tunggakan-tunggakan siswa yang belum di bayar itu sekolah negeri," sebutnya.

Melalui implementasi program sekolah gratis ini, Dedi menargetkan Provinsi Jawa Barat dapat menjadi percontohan bagi pemenuhan hak pendidikan masyarakat oleh negara secara merata.

"Yuk kita sama-sama berkomitmen untuk menjaga pendidikan di Jawa Barat menuju kualitas yang lebih baik dan kita buktikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebagai representasi dari negara bisa mewujudkan pendidikan yang merata bagi seluruh rakyat tanpa biaya," tegasnya.

Sementara itu, wacana penarikan SPP awalnya bergulir dalam rapat kerja Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan karena kebutuhan anggaran tambahan sekolah negeri.

"Ya karena pertama muncul aspirasi bahwa sekolah-sekolah ini kan membutuhkan supproting anggaran yang mencukupi ya," ucap Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Purwanto.

Ketua Komisi V DPRD Jabar Yomanius Untung menyatakan kemampuan APBD saat ini hanya dapat mencakup sekitar 40 persen dari estimasi biaya layak operasional siswa SMA yang mencapai Rp 4,5 juta per tahun.

"Maksimal pemerintah hanya mampu membiayai kira-kira 40% dari unit cost biaya layak per siswa per tahun. Yang untuk SMA itu sekitar 4,5 juta kurang lebihnya. Dalam semangat untuk proses pembelajaran yang berkualitas, itu dipastikan tidak akan tercapai kalau pendapatan sekolahnya segitu-segitu saja, hanya 40%, bahkan hanya 1,6 juta dari kebutuhan 4,5 juta itu unit cost-nya," urainya.

Kekurangan tersebut dinilai membebani sekolah dengan jumlah murid sedikit, sehingga opsi reaktivasi SPP diusulkan untuk siswa kategori Desil 6 sampai Desil 10, sedangkan siswa kurang mampu tetap digratiskan.

"Oleh karena itu, disampaikan gagasan untuk mereaktivasi SPP di sekolah-sekolah negeri yang selama ini digratiskan. Untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dari proses pembelajaran berkualitas yang sesungguhnya itu pun belum bisa terpenuhi secara maksimal," ujarnya.