Gerindra Evaluasi Hasil Survei SMRC Terkait Kinerja Pemerintah

Partai Gerindra mengkaji hasil survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) yang merekam penurunan tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah sekaligus dinamika elektabilitas figur politik pada Kamis, 30 Juli 2026.

SMRC mencatat tingkat kepercayaan terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berada di angka 51,1 persen. Sebanyak 49,4 persen responden menilai kondisi ekonomi nasional buruk atau sangat buruk, sementara persepsi situasi politik buruk mencapai 42,8 persen. Di sisi lain, elektabilitas Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mencapai 35 persen, mengungguli Prabowo yang berada di angka 14,5 persen.

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan bahwa fraksinya masih mendalami riset tersebut untuk dijadikan bahan pembenahan internal maupun kebijakan.

"Ada beberapa survei SMRC, tentunya kami juga sedang mempelajari dan juga kami kaji," ujar Dasco, Kamis, 30 Juli 2026.

Dasco menilai temuan jajak pendapat merupakan sarana refleksi untuk menyerap masukan dari masyarakat luas.

"Kalau memang hasil kajiannya sesuai dengan kondisi yang terjadi saat ini, tentu itu menjadi bahan evaluasi," katanya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif SMRC Deni Irvani memaparkan bahwa persepsi ekonomi warga menjadi pendorong utama turunnya kepuasan terhadap kinerja pemerintah secara keseluruhan.

Di tempat terpisah, Guru Besar Ilmu Politik dan Keamanan Universitas Padjadjaran, Muradi, memberikan analisis mendalam mengenai faktor personalitas kepemimpinan dan pendekatan komunikasi.

"Itu yang tidak dibaca oleh Pak Prabowo selama dua tahun terakhir. Kan dia berkesan sangat elitis, sangat berjarak kalau saya lihat. Nah itu yang saya kira KDM punya persepsi agak berbeda dengan yang ada saat ini," ujar Muradi saat dikonfirmasi, Kamis, 30 Juli 2026.

Muradi menyoroti kelincahan komunikasi politik Dedi Mulyadi di tengah masyarakat.

"KDM kalau salah dia bisa berargumentasi, bisa berdebat dengan publik. Itu yang tidak pernah dilakukan oleh Pak Jokowi. Hari ini dia menjadi sosok yang lain, tetap populis tapi populisnya kemudian bisa rasional," ungkapnya.

Muradi juga mengulas persepsi kepemimpinan Prabowo yang dinilai kerap menimbulkan celah komunikasi.

"Pak Prabowo kan elitis, cenderung punya kedekatan yang berjarak dengan masyarakat. Dia juga berjarak dengan para pembantunya dan sebagainya. Jadi satu hal yang saya kira tidak bisa terpisahkan satu dengan yang lainnya," katanya.

Menurutnya, tren tersebut menempatkan Dedi dalam posisi menguntungkan di peta politik nasional.

"Artinya memang posisi KDM diuntungkan dengan situasi politik hari ini. Dia kemudian menjadi alternatif di luar yang lainnya," ucap Muradi.

Terkait langkah strategis Partai Gerindra ke depan, Muradi memberikan dua pandangan simulasi calon.

"Opsi pertama, Gerindra bisa mengompilasi, jadi dia menjadi salah satu yang dijaga supaya tidak dibajak partai lain. Tapi artinya kan masih ada opsi, kalau tetap dengan Gerindra berarti memungkinkan beliau nomor dua (Cawapres) kalau Pak Prabowo masih maju," tutur Muradi.

Ia menekankan pentingnya transparansi internal Gerindra mengenai kepastian pencalonan presiden.

"Kalau misalkan maju kembali, maka buat Dedi Mulyadi peluang dia untuk "lompat pagar" itu besar ketimbang yang lainnya. Jadi ini perlu dilihat secara komprehensif. Kalau misalkan katakanlah ada sinyal Pak Prabowo sakit dan tidak bisa maju berikutnya, ya harus disampaikan di internal supaya tidak ada pembelahan kader," jelasnya.

Mengingat potensi pengusungan dari pihak luar, Muradi mengingatkan pentingnya komunikasi politik antar-kader.

"Cara menjaga agar tetap on the track adalah dengan membangun komunikasi serius dengan internal Gerindra. Pilihannya cuma dua: dicalonkan atau tidak. Kalau tidak, ya dari sekarang sudah berpikir menggunakan kendaraan politik baru," kata dia.

Ia mengingatkan adanya konsekuensi politik jika terjadi persaingan terbuka antar-kader dari partai yang sama.

"Saya memprediksi, katakanlah Gerindra tetap mencalonkan Pak Prabowo, sementara KDM dicalonkan partai lain (Golkar, Nasdem, atau PDIP). Kalau KDM yang menang dan Pak Prabowo kalah telak maka itu akan men-downgrade semua yang sudah dibangun Pak Prabowo selama ini. Jadi itu sebuah pertaruhan," katanya.

Selain persaingan figur, Muradi menyoroti adanya hambatan sosiologis-politik yang mungkin dihadapi figur daerah.

"Sindrom di mana tokoh Sunda begitu ke Ibu Kota seringkali hasilnya 'zonk'. Kita punya Ridwan Kamil, dulu ada Ceu Popong, Eka Santosa. Saya khawatir ada sindrom itu," ungkapnya.

Sebagai penutup analisisnya, Muradi menilai perjalanan politik Dedi masih perlu dibuktikan dalam beberapa waktu mendatang.

"Kita uji saja setahun dua tahun ini. Kalau dua hal itu berhasil (mematahkan mitos dan mengelola isu nasional), dia punya potensi besar untuk menang," kata Muradi.

Pemerintah dan Partai Gerindra dijadwalkan mengompilasi riset lanjutan untuk merespons dinamika publik tersebut.