Danantara Suntik Rp456 Miliar Selesaikan Masalah Proyek LRT City

Danantara Asset Management akan menyuntik dana sebesar Rp456 miliar ke PT Adhi Commuter Properti Tbk (ADCP) untuk menyelesaikan keterlambatan serah terima sekitar 2.000 unit hunian proyek LRT City di Tebet, Ciracas, dan Cibubur, Jakarta.

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menyatakan bahwa dana ini sudah diperhitungkan untuk menuntaskan kewajiban kepada konsumen yang telah membayar namun belum menerima unitnya.

"Saya sudah ketemu dengan mereka, kita akan selesaikan kurang lebih untuk menyelesaikan 2000 sekian saudara-saudara kita yang sudah membayar itu," ujar Dony di acara Danantara Housing Expo 2026 di Jakarta. Ia menegaskan injeksi dana akan diberikan dalam bentuk equity injection agar hak konsumen terpenuhi.

Dony menambahkan, pihaknya berkomitmen menyelesaikan persoalan ini pada September 2026. Ia menegaskan bahwa merugikan konsumen, terutama yang menggunakan uang tabungan atau membeli rumah pertama, adalah hal yang tidak boleh terjadi.

"Pasti akan diberesin. Karena itu menjadi komitmen kita. Bayangkan orang menyisakan uangnya, menempatkan uangnya, itu uang tabungannya, apalagi uang rumah pertama. Itu dzolim namanya," ujar Dony.

Manajemen ADCP sebelumnya mengakui menghadapi kendala likuiditas yang berdampak pada penyelesaian proyek. Kondisi pasar properti yang belum pulih menyebabkan penjualan unit terhambat dan penerimaan kas menurun.

ADCP memiliki 13 proyek, dengan total 9.839 unit hunian, di mana 5.392 unit sudah terjual dan 2.575 unit telah diserahterimakan. Untuk mempercepat penyelesaian, ADCP menawarkan beberapa alternatif seperti relokasi unit dan skema pinjam pakai sementara unit ready stock, serta menjajaki kerja sama dengan investor dan kontraktor strategis.

Sementara itu, konsumen LRT City yang belum mendapatkan unit mereka melakukan audiensi dengan Komisi VI DPR RI untuk meminta kepastian penyelesaian proyek dan opsi pengembalian dana atau refund. Komisi VI DPR berencana memanggil kembali seluruh pihak terkait pada 8 Oktober 2026 untuk membahas keputusan final.

Wakil Ketua Komisi VI DPR, Andre Rosiade, menyatakan pemerintah akan hadir dan bersama DPR mengawal penyelesaian agar masalah konsumen tidak berlarut-larut.