China Desak Filipina Hentikan Provokasi di Laut China Selatan

Penjaga Pantai China mendesak pemerintah Filipina untuk segera menghentikan aksi yang dianggap sebagai provokasi di wilayah sengketa Karang Renai, Laut China Selatan, pada Selasa (21/7/2026), sebagaimana dilansir dari Investor Daily.

Pernyataan tegas Beijing ini mengemuka setelah insiden bentrokan fisik antar-kapal di perairan tersebut memicu tuduhan saling menyalahkan. Sebelumnya, Angkatan Bersenjata Filipina menuding personel Penjaga Pantai China melakukan tindakan berbahaya hingga melukai seorang prajurit Angkatan Laut Filipina, namun klaim itu dibantah keras oleh pihak China.

Pihak Beijing menegaskan bahwa armada patroli mereka sedang menjalankan tugas rutin saat kapal Filipina terdampar secara ilegal di kawasan Karang Renai.

<"Kapal Filipina mengabaikan peringatan berulang kali dan meluncurkan dua perahu karet yang bergerak cepat serta menabrak kapal patroli China secara berbahaya. Personel Filipina bahkan sengaja menyerang personel kami menggunakan dayung dan tongkat panjang," tegas Penjaga Pantai China, Selasa.

Pemerintah China menilai Manila sengaja memutarbalikkan fakta kejadian untuk memojokkan posisi Beijing di arena internasional.

Di tengah ketegangan yang meningkat, Australia menyalurkan paket bantuan militer senilai 413 juta peso atau sekitar Rp119,59 miliar untuk Penjaga Pantai Filipina. Paket hibah tersebut mencakup drone bawah air, sistem anti-drone, pesawat nirawak berjarak jelajah jauh, serta program pelatihan operator.

Menteri Luar Negeri Australia Penny Wong mengonfirmasi langsung pemberian bantuan hibah maritim tersebut saat melangsungkan kunjungan resmi ke Manila.

<"Bantuan ini mencerminkan prioritas tinggi yang diberikan Australia pada kemitraan maritim sipil kami dengan Filipina, serta komitmen bersama untuk memperkuat ketahanan maritim kawasan," ujar Wong dalam keterangan resmi Kedutaan Besar Australia di Manila.

Duta Besar Australia untuk Filipina, Marc Innes-Brown, menyampaikan bahwa armada drone bantuan Canberra sebelumnya telah aktif dimanfaatkan Manila untuk operasi keamanan laut, misi pencarian dan penyelamatan, hingga perlindungan lingkungan.

Selain hibah militer, Australia meluncurkan program bantuan maritim jangka panjang berdurasi empat tahun bernilai 678 juta peso atau sekitar Rp196,4 miliar guna mendukung modernisasi peralatan, tata kelola maritim, dan studi hukum maritim internasional.

Sengketa wilayah di Laut China Selatan telah berlangsung bertahun-tahun serta melibatkan klaim tumpang tindih antara China dan negara Asia Tenggara. Pada Juli 2016, Pengadilan Arbitrase Permanen (PCA) memenangkan gugatan Filipina dan menyatakan klaim Nine-Dash Line milik China tidak berdasar hukum internasional, namun Beijing menolak keputusan tersebut hingga kini.