BNPB dan Pemerintah Perkuat Penanganan Karhutla Meluas di Kalimantan

Badan Nasional Penanggulangan Bencana memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan menyusul peningkatan titik panas dan sebaran asap sejak pertengahan Agustus 2026. Langkah ini mencakup pelaksanaan kembali Operasi Modifikasi Cuaca, penambahan armada udara, hingga penguatan satgas darat.

Peningkatan aktivitas kebakaran hutan dan lahan terutama terpantau di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan akibat minimnya curah hujan alami. Satelit MODIS mendeteksi 5.206 piksel anomali panas di Kalimantan pada 18 Agustus 2026, sedangkan data VIIRS mencatat akumulasi deteksi tertinggi di Kalimantan Barat sebanyak 82.728 piksel selama 1–18 Agustus 2026.

Hingga Jumat (21/8/26), karhutla di Kalimantan Selatan terdeteksi di sembilan wilayah dengan total area terbakar mencapai 595 hektar. Estimasi luasan terbakar terbesar berada di Kabupaten Banjar setinggi 174 hektar, Kabupaten Tanah Laut 107 hektar, Kabupaten Barito Kuala 96 hektar, dan Kabupaten Tapin 85 hektar.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto menyampaikan penguatan penanganan Karhutla di sela-sela peninjauan Posko Logistik Nasional Penanganan Darurat Gempa M 7,7 Flores di Maumere, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur, Minggu (23/8/26).

"Kondisi Karhutla di Kalimantan memiliki karakteristik yang berbeda karena banyak terjadi di lahan gambut. Permukaan lahan yang terlihat sudah padam belum tentu bara di bawahnya benar-benar mati. Karena itu, hujan dengan intensitas yang cukup menjadi salah satu faktor penting untuk membantu membasahi kembali lahan gambut dan memadamkan bara yang masih tersimpan," ujar Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.

BNPB bekerjasama dengan BMKG melakukan penyemaian awan menggunakan garam secara intensif di wilayah Kalimantan untuk memicu turunnya hujan. Selain itu, pemerintah menyiagakan 30 unit helikopter di Kalimantan untuk mendukung operasi pemadaman udara dan patroli.

"OMC menjadi salah satu prioritas kita. Hari ini sudah bisa kembali dilaksanakan secara intensif berdasarkan kondisi awan yang tersedia. Kita berharap hujan dapat segera turun di wilayah-wilayah yang membutuhkan sehingga membantu proses pemadaman di lapangan," kata Suharyanto.

Tim gabungan di darat turut diperkuat dengan penambahan Alat Pelindung Diri, pompa air bertekanan tinggi, serta alokasi hingga 100 unit mobil tangki air per provinsi. Instruksi percepatan penanganan ini diberikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto setelah meninjau wilayah terdampak di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

"Presiden memberikan perhatian penuh dan menginstruksikan agar kebutuhan operasional di lapangan dipenuhi. Jadi bukan hanya pemadaman dari udara, tetapi juga penguatan satgas darat, peralatan, pompa, mobil tangki, dan seluruh kebutuhan yang diperlukan untuk mempercepat pengendalian Karhutla," jelas Suharyanto.

Kepekatan asap Karhutla sempat menurunkan jarak pandang di Banjarbaru, Palangka Raya, dan Pontianak pada pagi hari, namun aktivitas penerbangan di Bandara Syamsudin Noor, Bandara Supadio, dan Bandara Tjilik Riwut tetap berjalan aman. Peningkatan kasus ISPA juga dilaporkan terjadi di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.

"Untuk Sumatera saat ini relatif lebih terkendali karena hujan masih bisa didatangkan. Sementara untuk Kalimantan, kita terus memperkuat armada darat, menambah helikopter, dan OMC mulai berjalan kembali hari ini. Dengan seluruh upaya tersebut, kami optimistis Karhutla di Kalimantan dapat segera kita kendalikan bersama," kata Suharyanto.

Kritik mengenai penanganan karhutla disampaikan oleh organisasi lingkungan. Greenpeace Indonesia menilai pemadaman udara dan modifikasi cuaca belum menyelesaikan akar masalah pembukaan lahan gambut dan alih fungsi lahan.

"Kondisi ini semakin mengkhawatirkan ketika pembukaan dan pengeringan lahan berlangsung akibat adanya PSN," kata Peneliti senior Greenpeace Indonesia Sapta Ananda Proklamasi.

Sapta menilai langkah pemerintah masih bersifat reaktif terhadap bencana tahunan dan belum fokus pada perbaikan ekosistem lahan gambut.

"Cara itu (modifikasi cuaca) merupakan respons, bukan antisipasi. Seharusnya antisipasi lebih ke akar-akar masalah. Masalah sumber daya air, kekritisan air, kemudian kerentanan kebakaran di rawa, di daerah gambut yang rusak, itu yang seharusnya diperbaiki," katanya.

Dampak ekologis dan kesehatan akibat karhutla yang berulang terus menjadi sorotan utama lembaga pemantau lingkungan.

"Sudah 81 tahun kemerdekaan Indonesia, pemerintah seharusnya tidak hanya memamerkan capaian. Kemerdekaan juga berarti memastikan rakyat terbebas dari asap, kehilangan hutan, dan bencana ekologis yang terus berulang. Negara harus serius memutus siklus karhutla, bukan hanya menganggap ini sebagai “peristiwa” tahunan," ujar Juru Kampanye Hutan Greenpeace Indonesia Belgis Habiba.

Belgis menegaskan perlunya penegakan hukum dan pemulihan tata air gambut secara permanen.

"Menangani akar persoalan karhutla harus melalui perlindungan dan pemulihan ekosistem gambut, pengelolaan tata air yang berkelanjutan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pihak-pihak yang menyebabkan dan memperparah kerusakan hutan dan lahan," tegas Belgis.

Analisis akademis dari penelitian npj Natural Hazards pada 2026 menunjukkan fenomena El Niño meningkatkan risiko kebakaran besar di Kalimantan hingga 2,7 kali lipat, namun kerusakan struktur gambut akibat saluran drainase menjadi faktor utama yang meningkatkan kerentanan lahan terhadap api hingga 4,5 kali lebih tinggi.