Bank Indonesia Alihkan Fokus Kebijakan ke Transmisi Likuiditas dan Pertumbuhan

Bank Indonesia (BI) mulai memasuki fase baru kebijakan moneter dengan fokus mendorong transmisi likuiditas ke sektor riil dan pertumbuhan ekonomi, setelah sebelumnya fokus pada stabilisasi rupiah dan pemulihan kepercayaan pasar, dilansir dari Investor Daily.

Kepala Ekonom Trimegah Sekuritas Indonesia, Fakhrul Fulvian, menilai keputusan BI mempertahankan BI-Rate di level 5,75% pada Rapat Dewan Gubernur Agustus 2026 menunjukkan adanya pergeseran fokus kebijakan tersebut.

Menurut Fakhrul, sejak Mei hingga Juli 2026, kebijakan BI lebih diarahkan untuk memulihkan kredibilitas kebijakan, menjaga stabilitas nilai tukar, memperkuat posisi eksternal, serta menarik kembali aliran modal asing ke pasar keuangan domestik.

"Kalau kita membaca perjalanan kebijakan BI sejak Mei hingga Juli, fokus utamanya adalah stabilisasi. Menurut saya, fase tersebut sebagian besar sudah berhasil dicapai," ujar Fakhrul.

Fakhrul melihat BI kini mulai lebih nyaman dengan kondisi nilai tukar dan stabilitas pasar keuangan yang terbentuk. Kondisi ini menjadi pijakan untuk mengarahkan kebijakan pada penguatan perekonomian domestik.

"Kalau beberapa bulan lalu fokus komunikasi BI adalah bagaimana menarik modal masuk dan memperkuat stabilitas rupiah, sekarang saya melihat fokusnya mulai bergeser pada bagaimana stabilitas yang sudah terbentuk dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian domestik," katanya.

Fakhrul menyatakan perubahan fokus ini mencerminkan transisi penting dalam siklus kebijakan moneter. Jika sebelumnya pasar lebih memperhatikan price of money melalui BI-Rate, imbal hasil, dan spread suku bunga, ke depan perhatian akan bergeser pada flow of money atau bagaimana likuiditas mengalir ke perekonomian.

"Pertanyaannya bukan lagi berapa tinggi suku bunga yang dibutuhkan untuk menarik modal asing, tetapi bagaimana likuiditas yang sudah berhasil dikumpulkan dapat ditransmisikan kembali ke perekonomian," jelasnya.

Stabilisasi bukan tujuan akhir, melainkan fondasi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih kuat melalui kredit, investasi, dan aktivitas sektor produktif.

Fakhrul menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia masih relatif government-driven, karena konsumsi dan investasi pemerintah masih dominan. Oleh sebab itu, sektor swasta perlu kembali menjadi motor pertumbuhan agar ekspansi ekonomi lebih berkelanjutan.

"Pemerintah berhasil menjadi penyangga ekonomi, tetapi untuk mencapai pertumbuhan yang lebih tinggi dan berkelanjutan, sektor swasta harus kembali menjadi motor pertumbuhan," ujar Fakhrul.

Ia menambahkan, pelemahan aktivitas manufaktur beberapa bulan terakhir menunjukkan perlunya penguatan investasi dan sektor riil.

Fakhrul juga menilai perhatian BI pada pendalaman pasar dan pengelolaan likuiditas, termasuk melalui Kebijakan Likuiditas Moneter (KLM) PPU dan penguatan instrumen pasar uang, menjadi sinyal bahwa BI mulai mempersiapkan fase pascastabilisasi.

Menurutnya, fokus kebijakan ke depan bukan hanya menjaga stabilitas, tetapi memastikan likuiditas yang tersedia dapat mengalir ke sektor produktif.

"Fase stabilisasi membutuhkan kebijakan yang tegas. Namun, ketika kita bergerak, fase pertumbuhan membutuhkan transmisi kebijakan yang baik," ujar Fakhrul.

Keberhasilan fase berikutnya tidak cukup diukur dari stabilitas rupiah, tetapi dari kemampuan mengubah stabilitas menjadi investasi, ekspansi usaha, penciptaan lapangan kerja, dan pertumbuhan yang lebih seimbang antara pemerintah dan sektor swasta.