Ekonom Tegaskan Independensi Bank Indonesia Penting Jaga Inflasi

Peneliti LPEM FEB UI Teuku Muhammad Riefky Hasan menilai independensi Bank Indonesia krusial untuk menjaga stabilitas inflasi serta nilai tukar rupiah di tengah gejolak ekonomi global, seperti dilaporkan Investor Daily pada Kamis (20/08/2026) di Jakarta. Kemandirian bank sentral diperlukan agar otoritas moneter terhindar dari tekanan membiayai program fiskal pemerintah saat kondisi anggaran negara tidak mencukupi. Riefky mengingatkan risiko pencetakan uang atau pembelian surat utang demi program fiskal ekspansif berpotensi memicu hiperinflasi, sebagaimana pengalaman Indonesia pada dekade 1960-an.

Data historis menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif sama di kisaran 5 persen hingga 6 persen sebelum dan sesudah BI independen, tetapi tingkat inflasi berhasil ditekan secara signifikan.

"Bank Sentral bisa mengambil kebijakan tanpa ada tekanan baik dari pemerintah," ujar Riefky. Ia menambahkan bahwa stabilitas harga sangat menentukan daya beli masyarakat secara luas.

"Sebelum independen, inflasi bisa di atas 10%. Saat independen biasanya inflasi di bawah 5%," kata Riefky. Menurutnya, menjaga kemandirian lembaga jauh lebih efisien dibandingkan upaya merebutnya kembali di masa depan.

"Menjaga independensi Bank Sentral itu murah, yang mahal itu adalah merebut kembali independensi waktu Bank Indonesia itu sudah tidak independen," kata Riefky. Sementara itu, Direktur Ekonomi Digital Celios Nailul Huda berpendapat independensi BI saat ini telah menyusut menjadi independensi bayangan atau shadow independence. Nailul menyoroti pelajaran krisis 1998 dan menegaskan pentingnya peran BI sebagai benteng pertahanan terakhir perekonomian saat pengelolaan fiskal memburuk.

"Independensi Bank Indonesia sebagai gerbang terakhir bagi perekonomian kita ketika fiskal kita ini buruk dalam pengelolaannya," ucap Nailul.

Di sisi lain, Tenaga Ahli Utama Bakom RI Fithra Faisal Hastiadi berpandangan bahwa BI masih memiliki landasan kelembagaan yang kuat melalui kemandirian operasional. Fithra menegaskan koordinasi antara BI dan pemerintah tidak serta-merta mengikis independensi, selama otoritas moneter mempertahankan kendali penuh dalam menetapkan kebijakan moneter.