AS Tangguhkan Visa Imigran dan Bersiap Cabut 200 Ribu Visa Suaka

Pemerintah Amerika Serikat menghentikan sementara seluruh pemrosesan permohonan visa imigran di kedutaan serta konsulat seluruh dunia dan bersiap mencabut hingga 200.000 visa bisnis dan wisata milik warga asing yang mengajukan suaka pada Agustus 2026.

Kebijakan penangguhan wawancara imigran tersebut membatalkan jadwal janji temu secara mendadak melalui pesan elektronik demi mengakomodasi pelatihan ketat bagi pejabat konsuler. Langkah ini diambil untuk memastikan pendatang baru tidak bergantung pada fasilitas bantuan publik.

Di saat yang sama, Departemen Luar Negeri AS bekerja sama dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk menyasar pemegang visa B1 dan B2 penerbitan 2016 hingga 2026 yang dinilai menyalahgunakan izin kunjungan singkat demi memperoleh status suaka permanen.

Juru bicara Departemen Luar Negeri Tommy Pigott mengonfirmasi langkah penertiban izin tinggal jangka pendek tersebut.

"Kami sedang berkoordinasi dengan DHS untuk mengidentifikasi dan mencabut visa non-imigran milik warga asing yang datang ke Amerika Serikat dengan mengklaim sebagai pengunjung jangka pendek, namun kemudian mengajukan permohonan suaka untuk tinggal di sini secara permanen," kata Tommy Pigott, Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS.

Pigott menambahkan bahwa angka pasti pencabutan visa masih bersifat dinamis dan bakal dieksekusi secara bertahap dalam beberapa pekan mendatang.

Kritik keras terhadap praktik pengajuan suaka melalui jalur visa turis juga disampaikan oleh pejabat senior imigrasi.

"Masyarakat di AS dan di seluruh dunia sudah muak dengan permohonan suaka palsu. Suaka tidak seharusnya menjadi celah hukum untuk menghindari undang-undang imigrasi," tulis Christopher Landau, Wakil Menteri Luar Negeri AS.

Landau menegaskan bahwa sistem imigrasi nasional telah lama mengalami beban berlebih akibat banyaknya permohonan suaka yang tidak memiliki landasan kuat.

Pembatalan wawancara mendadak ini menuai tanggapan dari para praktisi hukum imigrasi yang mendampingi para pemohon visa legal.

"Banyak pemohon yang terdampak jeda ini kemungkinan telah menghabiskan ribuan dolar dan mengganggu kehidupan mereka untuk menghadiri wawancara yang dijadwalkan, hanya untuk mendapati janji temu mereka dibatalkan pada menit-menit terakhir," kata Brian Simmons, Pengacara Imigrasi Firma Fragomen.

Pemerintah AS menyatakan langkah ini murni untuk memperkuat keamanan dalam negeri, meski pembekuan layanan visa berbasis beban publik sebelumnya sempat mendapat penolakan dari pengadilan federal.

Organisasi bantuan hukum imigrasi menegaskan bakal terus melawan kebijakan pembatasan akses imigrasi ini melalui jalur peradilan.

"Pengadilan telah memperjelas bahwa undang-undang imigrasi tidak dapat digunakan untuk membenarkan diskriminasi," kata Joanna Cuevas Ingram, Pengacara Senior National Immigration Law Center.

"Kami bertekad untuk memastikan setiap orang dan keluarga yang dirugikan oleh larangan ini menerima pemulihan yang sesuai dan akan terus menuntut pertanggungjawaban pemerintah ini atas kewajibannya di bawah hukum," ujar Joanna Cuevas Ingram, Pengacara Senior National Immigration Law Center.

Pencabutan visa massal ini berpotensi menjadi yang terbesar dalam sejarah AS, menyusul pembatalan sekitar 175.000 visa dalam 18 bulan terakhir akibat berbagai pelanggaran aturan imigrasi.