Anwar Ibrahim meluncurkan program tekan biaya hidup Malaysia

Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengumumkan paket kebijakan untuk menekan kenaikan biaya hidup sekaligus mendukung dunia usaha melalui penambahan kuota BBM subsidi, pendanaan pedagang kecil, dan program kecerdasan buatan. Kebijakan itu dijadwalkan efektif mulai 1 September 2026, di tengah tekanan politik dan ekonomi di Malaysia. Pemerintah Malaysia akan mengembalikan kuota pembelian bahan bakar transportasi RON 95 bagi warga menjadi 300 liter per bulan.

Dilansir dari Detik Finance, sebelumnya kuota RON 95 dikurangi menjadi 200 liter per bulan pada awal tahun ini menyusul lonjakan harga minyak mentah global. Dikutip dari Detik Finance, pemerintah juga menaikkan kuota pembelian solar untuk kategori pengguna tertentu menjadi 400 liter per bulan sebagai bagian dari penyesuaian kebijakan bahan bakar.

Di bidang digital, program kecerdasan buatan dibuka bagi warga Malaysia berusia 18 hingga 30 tahun. Dilansir dari Detik Finance, program ini memberi akses gratis ke sejumlah aplikasi utama, termasuk Gemini Enterprise serta Wonderclip dan MuleRun dari Alibaba Cloud.

Paket kebijakan turut mencakup tambahan anggaran untuk pemeliharaan sekolah dan peningkatan sistem kesehatan digital. Dilansir dari Detik Finance, pemerintah juga menyiapkan fasilitas pembiayaan mikro bagi pelaku usaha kecil. Anwar Ibrahim juga mengumumkan penyesuaian batas pendapatan perusahaan yang dikecualikan dari kewajiban menerapkan e-invoice menjadi 3 juta ringgit per tahun. Dilansir dari Detik Finance, seluruh dana yang disita atau dirampas melalui proses hukum terkait pemberantasan korupsi akan dialihkan untuk membiayai program-program pemerintah, terutama pendidikan dan kesehatan.

Anwar Ibrahim menghadapi penurunan dukungan atas tuduhan kegagalan memenuhi janji reformasi dan penanganan kasus korupsi besar. Dilansir dari Detik Finance, koalisi yang dipimpinnya juga mengalami kekalahan dalam tiga pemilihan umum daerah secara berturut-turut. Secara luas, pemilihan tingkat negara bagian dipandang sebagai indikator sentimen pemilih menjelang pemilihan umum paling lambat awal 2028. Dilansir dari Detik Finance, Anwar mengatakan dirinya dapat menggelar pemilu lebih cepat apabila perpecahan di dalam pemerintahannya terus melebar.