Airlangga Targetkan Pembiayaan UMKM Capai Rp 2.000 Triliun

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyarankan agar target pembiayaan untuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat menembus Rp 2.000 triliun. Langkah ini diambil guna mendukung target proporsi kredit UMKM di sektor perbankan sebesar 25 persen pada tahun 2029, sebagaimana dilansir dari Investor Daily pada Selasa (11/8/2026).

Target pembiayaan tersebut disampaikan oleh Airlangga dalam gelaran UMKM Finance Summit 2026 yang berlangsung di Hotel Bidakara. Ia memaparkan kondisi pembiayaan saat ini guna mendorong penyerapan kredit yang lebih berimbang bagi para pelaku usaha.

"Total kredit sebesar Rp 9.000 triliun, sedangkan data dari Kementerian UMKM sebesar Rp 1.500 triliun. Idealnya itu kan 30%, tetapi kalau 30% kan berarti Rp 3.000 triliun. Loncat dari Rp 1.500 triliun ke Rp 3.000 triliun itu kan loncat 100%. Jadi, saya ingin sampaikan kita naik ke Rp 2.000 triliun," ungkap Airlangga.

Airlangga menjelaskan bahwa kontribusi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) terhadap total kredit berada di kisaran Rp 370 triliun hingga Rp 400 triliun. Sisa pembiayaan tersebut diisi oleh kredit mikro dengan nominal di bawah Rp 500 juta. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara investor kelas menengah ke atas dan menengah ke bawah.

"Supaya gap antara yang di capital market dan di non capital market juga lebih mendekat. Maka yang di tengah kita sering sebut hollow in the middle. Yang tengah yang kosong ini yang harus didorong untuk naik ke atas," terang Airlangga.

Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyikapi kondisi sektor usaha nasional dengan menyoroti tren pembiayaan yang selalu menunjukkan kenaikan setiap tahun. Walau demikian, kontribusi sektor ini terhadap perekonomian dinilai belum optimal lantaran banyak produk lokal yang kesulitan menembus pasar.

"Ternyata ada satu hal yang menurut saya ini perlu menjadi bahan evaluasi kita bersama, yang jadi masalah, pada saat dia sudah produksi barang, dia mau jual ke pasar, barangnya nggak laku," tutur Maman.

Tingginya volume barang impor di pasar domestik menjadi faktor utama yang menyulitkan produk dalam negeri bersaing. Hal ini dinilai merintangi laju perkembangan dan daya tahan para pelaku usaha lokal.

"Pasar domestik kita dipenuhi dengan produk-produk barang impor yang mau nggak mau, di top-up pembiayaan seperti apapun, didorong akses pendidikan seperti apapun, tapi pada saat pasarnya nggak bisa kita sterilisasi, mereka akan mati dengan sendirinya," ungkap Maman.

Maman menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki sikap antipati terhadap barang impor. Namun, pembagian porsi yang adil antara produk lokal dan impor sangat diperlukan agar tercipta iklim persaingan yang sehat.

"Jadi kalau barang-barang yang memang bisa diproduksi, apalagi itu di sektor UMKM, itu juga harus diberikan perimbangan barang-barang impor ini," terang Maman.