Utang Luar Negeri Indonesia Tembus Rp8.043 Triliun pada Mei 2026

Bank Indonesia mencatat posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 menembus angka 444,4 miliar dollar AS atau setara Rp8.043 triliun dengan asumsi kurs Rp18.100 per dollar AS. Lonjakan yang tumbuh 2,1 persen secara tahunan ini didorong oleh peningkatan utang sektor publik, sementara sektor swasta justru membatasi penarikan pinjaman luar negeri akibat ketidakpastian global.

Kenaikan utang tersebut memicu perhatian publik mengenai batas aman dan kapasitas pembayaran pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan bahwa posisi utang negara saat ini masih berada dalam kategori aman karena rasio utang terhadap produk domestik bruto masih terkendali.

"Kita selalu bandingkan dengan size ekonominya, jangan nominalnya saja," ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Menurut aturan undang-undang, rasio utang Indonesia masih jauh di bawah batas maksimal. Purbaya menyebutkan bahwa batas aman fiskal nasional merujuk pada standar internasional yang lazim digunakan.

"Jadi, kita kalau pakai di fiskal itu kan di bawah 60 persen, harusnya di bawah 60 persen. Kita masih 40 persen jadi masih jauh," kata Purbaya.

Pemerintah optimistis terhadap penilaian lembaga keuangan internasional mengenai kondisi keuangan negara. Purbaya menegaskan stabilitas ekonomi nasional tetap terjaga yang dibuktikan dengan peringkat kredit dari lembaga pemeringkat global.

"Kalau kita dianggap nggak mampu pasti udah unstable atau negatif atau mungkin udah downgrade," jelas Purbaya.

Di sisi lain, skema pengelolaan utang yang jatuh tempo dilakukan melalui penerbitan instrumen baru demi menjaga arus kas secara berkala. Executive Director Center for Strategic and International Studies (CSIS) Yose Rizal Damuri memaparkan bahwa utang pemerintah memiliki jadwal jatuh tempo yang tersebar dalam berbagai tenor.

"Every year itu ada utang-utang yang jatuh tempo," kata Yose kepada Kompas.com, Kamis (16/7/2026).

Sebagian besar instrumen utang Indonesia didominasi oleh kepemilikan domestik. Yose menambahkan bahwa pemerintah menerbitkan surat berharga untuk menyerap pembiayaan dari dalam negeri.

"Utang pemerintah itu juga dominasinya adalah utang ke dalam pihak domestik, pembeli surat berharga, SBN, itu surat negara yang datangnya dari domestik," ungkap Yose.

Ketika instrumen keuangan tersebut memasuki masa tenggat, mekanisme pembiayaan kembali atau rollover menjadi solusi yang umum diterapkan dalam dunia keuangan. Yose menilai metode ini sangat wajar dalam sistem anggaran negara maupun korporasi.

"Dan setiap kali akan di rollover, ditutup dengan utang yang baru. Ini yang kemudian yang setiap tahun ini meningkat memang utang pemerintah tadi, begitu pula swasta," terang Yose.

Kebutuhan pendanaan ini berbeda dengan pengelolaan keuangan pribadi atau rumah tangga. Yose menyebut keberadaan utang justru menjadi bagian dari aktivitas penggerak roda ekonomi nasional.

"Jadi bukan seperti rumah tangga ya, kalau di rumah tanggah itu kan maunya tidak punya utang, tetapi kalau di dalam perekonomian baik di dalam pemerinta atau swasta, ya harus ada," terang Yose.

Berbeda dengan pertumbuhan utang publik, sektor swasta justru mengalami kontraksi sebesar 0,1 persen secara tahunan pada periode yang sama. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kamrussamad menilai penyusutan utang luar negeri swasta ini merupakan bagian dari penyesuaian strategi di tengah mahalnya biaya pendanaan valuta asing.

"Kontraksi ULN swasta lebih tepat dipahami sebagai bentuk penyesuaian strategi pembiayaan [financing strategy] dibandingkan indikasi bahwa dunia usaha berhenti berekspansi," ujar Kamrussamad kepada Bisnis, Kamis (16/7/2026).

Pengusaha kini cenderung mengoptimalkan pembiayaan domestik seperti kredit perbankan dalam negeri dan laba ditahan untuk memitigasi risiko kurs. Kamrussamad memandang langkah ini sebagai bentuk kehati-hatian korporasi dan bukan sebagai sinyal pelemahan kepercayaan terhadap ekonomi riil.

"Perkembangan ini sebaiknya dipandang sebagai sikap kehati-hatian, bukan sinyal melemahnya kepercayaan terhadap prospek ekonomi. Selama indikator investasi lain seperti PMTB dan realisasi PMA/PMDN [investasi] positif, kontraksi ini lebih mencerminkan pergeseran sumber pembiayaan," tegas Kamrussamad.

Kekhawatiran berbeda disampaikan oleh kalangan asosiasi pengusaha mengenai dampak lambatnya ekspansi swasta terhadap pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sanny Iskandar menekankan bahwa ketegangan geopolitik global memicu korporasi menahan investasi baru.

"Sikap kehati-hatian merupakan langkah rasional yang diambil oleh pihak swasta saat ini. Namun, langkah demikian juga yang pada akhirnya membuat mereka menahan laju ekspansi," ungkap Sanny kepada Bisnis, Kamis (16/7/2026).

Untuk mencegah dampak yang lebih dalam pada sektor riil, asosiasi berharap pemerintah segera mengambil tindakan nyata guna memperbaiki iklim investasi domestik. Sanny menekankan pentingnya kemudahan regulasi agar swasta tetap dapat tumbuh tanpa bergantung pada utang luar negeri.

"Harapannya, pemerintah dapat memberikan ekosistem bisnis domestik yang lebih aman melalui kepastian regulasi dan relaksasi pajak, sehingga swasta dapat bertahan dan berekspansi dengan lebih baik," ujar Sanny.

Berdasarkan data Kontan, total nilai Surat Berharga Negara yang dijadwalkan jatuh tempo sepanjang tahun 2026 mencapai Rp749,23 triliun. Angka ini mengalami kenaikan dibandingkan realisasi tahun 2025 yang tercatat sebesar Rp602,84 triliun.