Menkeu Purbaya Pastikan Utang Luar Negeri Indonesia Tetap Aman

Bank Indonesia melaporkan posisi utang luar negeri Indonesia pada Mei 2026 menyentuh angka US$444,4 miliar atau sekitar Rp7.999 triliun hingga Rp8.000 triliun. Angka tersebut mencatatkan pertumbuhan sebesar 2,1 persen secara tahunan dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.

Meskipun nominalnya mendekati angka Rp8.000 triliun, pemerintah menegaskan bahwa kondisi keuangan negara masih dalam batas terkendali. Indikator utama yang digunakan untuk mengukur kesehatan fiskal adalah rasio utang terhadap Produk Domestik Buto, yang saat ini berada di kisaran 40 persen atau jauh di bawah batas maksimal 60 persen menurut Maastricht Treaty.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa meminta masyarakat untuk melihat kapasitas ekonomi nasional secara menyeluruh dan tidak hanya terfokus pada besaran angka nominal utang semata.

"Saya bolak-balik ngejelasinnya, orang itu harusnya dilihat, dibanding dengan size ekonominya kan. Sama dengan kalau satu perusahaan misalnya penjualannya seribu, satu lagi sepuluh ribu. Misalnya dua-duanya pinjem sama seribu perak pinjemnya, yang seribu kan debt to...ini nya satu, kalau yang itu masih sepuluh per sepuluh," ujar Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Purbaya menganalogikan utang negara seperti kredit perusahaan yang disesuaikan dengan kemampuan penjualan masing-masing entitas bisnis.

"Jadi yang sepersepuluh aman kan gitu kira-kira. Jadi kita selalu bandingkan dengan size ekonominya jangan nominalnya aja," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pemerintah menggunakan acuan internasional yang ketat untuk mengukur keberlanjutan ruang fiskal Indonesia di masa depan.

"Jadi kita kalau pakai di fiskal itu kan di bawah 60%, harusnya di bawah 60% kita masih 40% jadi masih jauh dari ininya (standarnya). Itu ukuran dari kesinambungan utang yang memakai standar yang paling strict di dunia, Maastricht Treaty itu," tutur Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Beban utang Indonesia dinilai jauh lebih rendah dibandingkan sejumlah negara maju yang rasionya telah melampaui batas standar aman.

"Sedangkan negara-negara lain udah nggak, udah melanggar semua sekarang kan. Amerika 100% lebih, Singapura 175%, Jerman 60%-an lebih, Jepang 275%, jadi tinggi-tinggi jadi kita masih amat prudent dari sisi itu," sebut Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Kondisi pengelolaan anggaran Indonesia juga mendapatkan penilaian positif dari lembaga pemeringkat kredit internasional, Standard & Poor's, yang mempertahankan rating BBB dengan prospek stabil.

"Makanya kemarin S&P bilang kita outlook-nya tetap stabil BBB karena mereka melihat itu juga dan mereka melihat gimana kita cara mengelola anggaran. Walaupun di dalam negeri udah ribut, sebenarnya bagus," jelas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Penilaian stabil tersebut membuktikan bahwa kapasitas dan kemampuan Indonesia dalam melunasi kewajiban finansialnya masih diakui secara global.

"Kalau kita dianggap nggak mampu (bayar utang), pasti udah unstable atau negatif atau mungkin udah downgrade. Jadi Anda mempertanyakan S&P? Secara teoritis ya cukup, nggak ada masalah," ungkap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Dalam keterangan terpisah, Purbaya kembali memperkuat argumentasi mengenai pentingnya penggunaan indikator rasio ekonomi dibandingkan nominal utang mentah.

"Utang itu harus dibandingkan dengan ukuran ekonominya, jangan hanya melihat nominalnya saja," tegas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Melalui pengukuran komparatif tersebut, posisi keuangan Indonesia dipastikan tidak berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan.

"Dari sisi rasio utang, ruang fiskal Indonesia masih relatif aman dan terjaga," tambah Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Di samping itu, Purbaya menekankan ulang bahwa perbandingan dengan skala ekonomi domestik adalah parameter yang paling mutakhir dan valid.

"Kita selalu bandingkan dengan size ekonominya, jangan nominalnya saja," ucap Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Dengan rasio yang bertahan di angka 40 persen, ruang fiskal Indonesia diklaim masih memiliki jarak aman yang cukup lebar dari ambang batas krisis.

"Jadi, kita kalau pakai di fiskal itu kan di bawah 60%, harusnya di bawah 60%. Kita masih 40% jadi masih jauh," kata Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Pemerintah meyakinkan publik bahwa andai terjadi risiko penurunan kemampuan bayar, lembaga internasional dipastikan akan langsung mengubah proyeksi rating negara.

"Kalau kita dianggap nggak mampu pasti udah unstable atau negatif atau mungkin udah downgrade," pungkas Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Keuangan.

Berdasarkan data statistik Bank Indonesia, total utang luar negeri terdiri dari porsi pemerintah sebesar US$217,3 miliar, Bank Indonesia sebesar US$31,1 miliar, serta sektor swasta sebesar US$195,9 miliar. Dari sisi kreditur, sumber pinjaman terbesar berasal dari kelompok negara bilateral, disusul organisasi internasional dan lembaga lainnya.

Sementara itu, pertumbuhan utang swasta tercatat terkonsentrasi pada beberapa sektor spesifik seperti jasa keuangan dan asuransi yang naik menjadi US$39,85 miliar, serta sektor jasa perusahaan yang tumbuh 17,22 persen menjadi US$4,45 miliar. Kenaikan ini diimbangi oleh langkah pengurangan saldo utang pada sektor pertambangan, industri pengolahan, transportasi, real estat, dan pertanian.