Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Dukung Destry Damayanti Jabat Pjs Gubernur BI

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan penunjukan Destry Damayanti sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Gubernur Bank Indonesia (BI) sangat tepat karena kapasitas serta pengalamannya di sektor keuangan pada Selasa (28/7/2026), sebagaimana dilansir dari Investor Daily. Destry mengisi posisi Pjs Gubernur BI setelah Perry Warjiyo secara resmi mengundurkan diri dari jabatannya pada 26 Juli 2026 akibat alasan pribadi. Rekam jejak Destry dinilai menjadi modal penting dalam menjaga kesinambungan kebijakan moneter nasional. Sebelum menjabat Deputi Gubernur Senior BI sejak 2019 hingga periode 2024–2029, Destry pernah berkarier sebagai ekonom di Bank Mandiri dan Anggota Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Purbaya menilai keterlibatan Destry dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) membuktikan kesiapannya mengawal stabilitas moneter saat ini.

"Ibu Destry bukan pemain baru kan dia pemain lama. Jadi dia sudah terlibat dengan proses KSSK sudah cukup lama. Bahkan dia dulu main ganda di LPS dan BI," ujar Purbaya, Menteri Keuangan. Ia menyoroti bahwa pemahaman mendalam yang dimiliki Destry sangat penting untuk memastikan seluruh arah kebijakan bank sentral tetap berjalan optimal.

"Jadi knowledge-nya amat baik dan mumpuni untuk memastikan kebijakan moneter berjalan sesuai dengan apa yang seharusnya," terang Purbaya, Menteri Keuangan. Sementara itu, DPR RI merespons transisi kepemimpinan ini dengan menekankan pentingnya kriteria bagi sosok pemimpin definitif Bank Indonesia di masa mendatang.

"Harapan kami kepada Gubernur Bank Indonesia yang baru adalah mampu menjaga independensi Bank Indonesia sesuai amanat undang-undang, memperkuat kredibilitas kebijakan moneter, menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi," ujar Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi XI DPR. Sinergi erat antara bank sentral, pemerintah, dan otoritas keuangan dianggap krusial untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. "Kami akan menjalankan fungsi konstitusionalnya dalam proses uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon Gubernur Bank Indonesia secara objektif, profesional, dan mengedepankan kepentingan bangsa serta negara," tutur Fauzi Amro, Wakil Ketua Komisi XI DPR.