Realisasi Belanja Negara Capai Rp 1.656 Triliun

Realisasi belanja negara mencapai Rp 1.656 triliun hingga akhir triwulan II 2026 dengan pertumbuhan sebesar 17,8 persen secara tahunan. Lonjakan penyerapan anggaran ini utamanya ditopang oleh pelaksanaan berbagai program prioritas pemerintah, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG), bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur, sebagaimana dilansir dari Investor Daily pada Senin (3/8/2026).

Kenaikan belanja negara tersebut didorong oleh penyerapan belanja pemerintah pusat yang menyentuh Rp 1.298,6 triliun atau naik 29,4 persen secara tahunan. Penyerapan ini turut mencakup pembayaran THR, gaji ke-13 aparatur negara, manfaat pensiun, serta subsidi dan kompensasi energi guna menjaga daya beli masyarakat.

Menteri Keuangan sekaligus Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK), Purbaya Yudhi Sadewa, memaparkan kinerja penyerapan APBN tersebut dalam konferensi pers rapat berkala KSSK di Jakarta.

"Kinerja belanja negara semakin produktif dengan realisasi mencapai Rp 1.656 triliun atau tumbuh 17,8% hingga akhir triwulan II 2026," kata Purbaya.

Ia menambahkan bahwa kenaikan belanja pemerintah pusat didukung oleh berbagai sektor strategis yang langsung menyasar kebutuhan masyarakat.

"Belanja dipengaruhi antara lain oleh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis, penyaluran bantuan sosial, pembangunan infrastruktur, pembayaran THR dan gaji ke-13, pembayaran manfaat pensiun, serta pembayaran subsidi dan kompensasi BBM dan listrik," ujarnya.

Program Makan Bergizi Gratis menjadi salah satu penyerap anggaran terbesar pada semester pertama tahun 2026 dengan realisasi mencapai Rp 101,1 triliun untuk 63,13 juta penerima manfaat. Selain itu, pemerintah mengalokasikan Rp 13,1 triliun untuk Program Sekolah Rakyat guna membangun 104 sekolah permanen.

"Sebagai agent of development, APBN diarahkan untuk mengakselerasi pelaksanaan program prioritas, termasuk Program MBG yang telah merealisasikan anggaran sebesar Rp 101,1 triliun untuk 63,13 juta penerima manfaat," jelas Purbaya.

Di samping itu, perlindungan sosial tetap disalurkan melalui Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Program Indonesia Pintar (PIP) guna menjaga stabilitas ekonomi nasional.