Prabowo Tegaskan Komitmen Pemberantasan Birokrasi Korup dan Berbelit

Penataan sistem birokrasi yang dinilai tidak efisien dan berbelit-belit menjadi fokus perhatian Presiden RI Prabowo Subianto saat menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama MPR-DPR-DPD 2026 di Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Kepala Negara secara terbuka menyoroti persoalan mendasar dalam tata kelola pemerintahan tersebut tanpa bermaksud menyalahkan pihak tertentu, melainkan untuk mendorong pencarian solusi bersama.

"Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien," kata Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama MPR-DPR-DPD 2026, Jumat (14/8/2026).

Prabowo menambahkan bahwa hambatan birokrasi tidak boleh sampai menghentikan pengambilan keputusan yang berdampak positif bagi negara.

"Walaupun kita tidak menyalahkan siapa pun, kita melangkah dengan mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik," ucap Prabowo.

Praktek oknum pejabat yang memanfaatkan wewenang demi kepentingan pribadi maupun kelompok juga mendapat sorotan tajam dari Presiden.

"Ini harus kita berantas," tegas Prabowo.

Di tengah pemanfaatan teknologi digital saat ini, pemerintah menekankan bahwa penutupan terhadap kelemahan sistem internal sudah tidak relevan lagi.

"Bukan kita tutup-tutupi. Era sekarang era digital, era informasi, tidak ada gunanya kita tutup-tutupi. Justru kita harus selesaikan masalah ini," tutur Prabowo.

Guna mengatasi persoalan efisiensi tersebut, diperlukan sinergi yang kuat dari seluruh elemen kepemimpinan nasional.

"Ini memerlukan persatuan di antara semua pemimpin dan kelompok politik. Karena birokrasi yang tidak efisien, birokrasi yang korup, akan menghancurkan suatu bangsa," imbuh Prabowo.

Pemerintah memastikan bahwa alokasi pembiayaan dan modal yang masuk ke dalam negeri diarahkan sepenuhnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat rentan.

"Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin. Kita tidak boleh meninggalkan mereka yang tidak berdaya. Kita tidak boleh membiarkan kelaparan ada di bumi Indonesia. Republik Indonesia, anggota G20, tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar," ujar Prabowo.