Presiden Prabowo Soroti Hambatan Birokrasi dan Ekonomi Pidato MPR 2026

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit demi meningkatkan efisiensi dan kesejahteraan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dalam pidatonya, Kepala Negara membeberkan persoalan birokrasi rumit yang selama ini menekan masyarakat, khususnya para petani yang kesulitan mendapatkan suplai pupuk dengan harga terjangkau.

"Kita harus akui masalah bangsa kita adalah masalah birokrasi yang berbelit-belit. Birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien. Para birokrat sering menggunakan jabatan dan wewenang memperkaya diri, keluarga dan kelompoknya ini harus kita berantas!" tegas Prabowo.

Pemerintah berjanji terus bergerak mencari solusi atas kendala tersebut agar keputusan yang berpihak pada rakyat tidak terhambat oleh kepentingan oknum birokrat.

"Ketika kami menerima manadt, pentani peroleh pupuk sulit, harga gabah jatuh saat panen, aturan berbelit. Kita harus berani menghadapi masalah ini. Dan demikian walau kita tidak menyalahkan siapa pun kita melangkah mencari solusi. Birokrasi tidak boleh menghambat keputusan yang baik," tegasnya.

Selain masalah birokrasi, Presiden mengulas capaian perekonomian nasional berdasarkan data Badan Pusat Statistik. Ekonomi Indonesia mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,61 persen pada kuartal I dan 5,45 persen pada semester I tahun 2026.

"Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini," tutur Prabowo.

Atas torehan positif tersebut, pemerintah optimistis laju pertumbuhan ekonomi nasional mampu menembus angka 6 persen pada akhir tahun 2026 dengan penerapan kebijakan yang rasional.

"Dengan kebijakan-kebijakan yang tepat, yang rasional, yang menggunakan akal sehat, saya yakin pertumbuhan ekonomi kita di akhir tahun ini bisa mencapai angka 6 persen," kata Prabowo.

Meski begitu, ia menegaskan bahwa angka pertumbuhan tinggi dan nilai investasi harus berdampak nyata pada pengentasan kemiskinan serta penciptaan lapangan kerja.

"Setiap rupiah investasi harus menciptakan pekerjaan, harus menghasilkan perbaikan kualitas hidup rakyat kita, terutama rakyat kita yang paling bawah. Itulah orientasi pemerintah yang saya pimpin," tutur Prabowo.

Pemerintah menargetkan penuntasan masalah kelaparan di tanah air sebagai bentuk tanggung jawab negara anggota G20.

"Republik Indonesia anggota G20 tidak pantas masih ada rakyat kita yang lapar," tandasnya.

Di samping indikator ekonomi, Kepala Negara mengapresiasi kinerja DPR RI yang mengesahkan 13 Undang-Undang hingga Juli 2026, termasuk UU Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga pada 21 April lalu.

"DPR RI bersama pemerintah telah menyelesaikan dan mengundangkan 13 RUU sampai bulan Juli 2026, salah satunya adalah UU Nomor 2 tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga," kata Prabowo.

Pengesahan payung hukum yang telah berproses selama 22 tahun tersebut dinilai sebagai bentuk pengakuan negara terhadap hak-hak seluruh pekerja.

"Pengakuan bahwa setiap pekerjaan memiliki nilai martabat dan setiap pekerjaan berhak untuk memperoleh perlindungan," ujarnya.

Rapat paripurna pengesahan regulasi tersebut dipimpin Ketua DPR Puan Maharani dan dihadiri 314 anggota dewan, serta disambut baik oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mewakili pemerintah.