Prabowo Targetkan Efisiensi Belanja Negara Hemat Rp360 Triliun

Presiden Prabowo Subianto menargetkan efisiensi belanja pemerintah mampu menghemat anggaran negara hingga Rp360 triliun per tahun pada 2027 melalui konsolidasi pengadaan barang dan jasa berbasis digital, sebagaimana dilansir dari Investor Daily pada Jumat (14/8/2026).

Pemerintah akan memperkuat disiplin fiskal dan meminimalisasi kebocoran penerimaan belanja negara usai pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) agar seluruh dana terkawal hingga tahap pelaksanaan.

"Pendapatan negara didorong lebih optimal. Kebocoran penerimaan harus diminimalisasi, efisiensi belanja terus dilanjutkan," kata Presiden Prabowo Subianto.

Langkah efisiensi ditempuh guna mengatasi praktik pengadaan barang dan jasa terpisah oleh kementerian, lembaga, maupun pemerintah daerah yang dinilai memicu perbedaan harga spesifikasi barang serta menurunkan daya tawar pemerintah.

"Jika dilaksanakan secara luas dan disiplin, konsolidasi, menggunakan katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik dapat menghasilkan efisiensi sampai 30% dari belanja pengadaan Rp 1.200 triliun. Artinya efisiensi dalam setahun bisa mencapai sekitar Rp 360 triliun. Kita bisa bayangkan US$ 20 miliar, ini bukan angka yang kecil," ujar Presiden Prabowo Subianto.

Guna memperkuat kebijakan pengadaan terpusat tersebut, status kelembagaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) direncanakan naik menjadi badan pengadaan pemerintah.

"Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi badan pengadaan pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati," kata Presiden Prabowo Subianto.

Data LKPP mencatat konsolidasi pengadaan berhasil menghasilkan efisiensi sebesar 20,86% pada 2025 dan diproyeksikan naik menjadi 25,43% pada 2026. Hasil penghematan anggaran ini nantinya dialihkan untuk membiayai program publik seperti perbaikan sekolah, renovasi puskesmas, dan penyediaan alat kesehatan rumah sakit daerah.