Prabowo Bentuk Koperasi Desa untuk Pangkas Rantai Pasok Pangan

Presiden Prabowo Subianto membentuk Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai langkah strategis memotong rantai distribusi komoditas pangan nasional saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (20/7/2026).

Kebijakan ini diambil demi mengalihkan nilai efisiensi ekonomi perdagangan yang selama ini dikuasai para perantara agar kembali ke tangan petani serta konsumen. Seperti dilansir dari Investor Daily, potensi nilai efisiensi dari pemangkasan jalur distribusi pangan tersebut diperkirakan mencapai Rp313 triliun.

Pemerintah menilai alur perdagangan bahan pokok saat ini tidak efisien karena komoditas dari petani harus melewati pengepul, distributor, subdistributor, grosir, hingga ritel sebelum menyentuh masyarakat.

"Ternyata setelah diriset oleh Menteri Pertanian, keuntungan yang diambil oleh pihak penengah ini adalah 30%-40%, atau sekitar Rp313 triliun," kata Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia.

Melalui kehadiran KDMP, pemerintah memproyeksikan margin distribusi dapat ditekan secara signifikan hingga tersisa di kisaran 5 persen sampai 10 persen saja.

"Berarti sisanya bisa dinikmati oleh petani dan konsumen. Ini adalah keamanan ekonomi jangka panjang," ujar Prabowo Subianto.

Apabila perputaran uang senilai ratusan triliun rupiah tersebut bersirkulasi secara langsung di lapisan masyarakat bawah, dampak stimulusnya terhadap perekonomian nasional diyakini akan jauh lebih masif.

"Kalau minimal dua kali berarti Rp500 triliun hingga Rp600 triliun akan beredar di rakyat kita di bawah. Kalau sampai tiga kali, empat kali, kita bisa bayangkan dampaknya secara ekonomi," kata Prabowo Subianto.

Selain menyederhanakan tata niaga, jaringan operasi KDMP bakal dioptimalkan untuk memperkuat distribusi program strategis nasional. Setiap unit koperasi nantinya dilengkapi infrastruktur penunjang seperti gudang, fasilitas pendingin, armada angkut, gerai, hingga bengkel alat pertanian guna menyalurkan barang bersubsidi.

"Barang subsidi adalah milik rakyat, tidak boleh diperdagangkan," kata Prabowo Subianto.

Integrasi sistem KDMP dari pusat hingga ke wilayah desa juga diproyeksikan menjadi instrumen utama pemerintah dalam memantau dinamika ketersediaan pangan di berbagai daerah.

"Kita akan mengerti di mana langka, di mana lebih, dan akhirnya akan lebih baik dan lebih cepat untuk mengendalikan inflasi," ujar Prabowo Subianto.

Saat ini pemerintah telah mengoperasikan lebih dari 1.000 KDMP di seluruh Indonesia dan menargetkan pengembangan hingga mencapai 30.000 unit koperasi pada akhir tahun 2026.