Penunjukan Aisyah Zakiyyah Jadi Komisaris PTPP Menuai Polemik

Penunjukan Aisyah Zakiyyah sebagai Komisaris PT PP (Persero) Tbk (PTPP) dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan pada 19 Mei 2026 memicu gelombang kritik publik.

Masyarakat melalui media sosial mempertanyakan kompetensi dan relevansi rekam jejak profesional Aisyah dengan industri konstruksi serta menduga adanya hubungan kekerabatan dengan Menteri Pekerjaan Umum (PU), Dody Hanggodo.

Berdasarkan informasi dari Bloomberg Technoz, Aisyah lahir di Jakarta pada 30 Desember 1993, lulus dari Gunma University Jepang pada 2015, dan meraih magister dari Macquarie University pada 2018.

Sebelum diangkat sebagai komisaris emiten konstruksi pelat merah tersebut, Aisyah pernah bekerja sebagai Manajer E-commerce di Lingble Ltd Singapura pada 2021 dan pemimpin tim penjualan PT Toyota Tsusho System Indonesia pada 2023-2024.

Sejak tahun 2025, ia tercatat bertugas menjadi Tenaga Ahli Menteri sekaligus Juru Bicara Kementerian PU sebelum akhirnya masuk ke jajaran pengawas PTPP melalui keputusan RUPST Tahun Buku 2025.

Polemik ini mencuat di tengah sorotan serupa terhadap penunjukan mantan asisten Raffi Ahmad, Mufli Budi Ananda, sebagai Komisaris PT Krakatau Posco yang juga dipertanyakan kepatuhannya terhadap Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023.

Menanggapi riuh penunjukan pejabat BUMN ini, pengamat politik Samuel F. Silaen menyatakan bahwa dinamika tersebut harus dijadikan momentum bagi pemerintah untuk memperkuat tata kelola perusahaan negara yang transparan.

"Publik tentu memiliki hak untuk mempertanyakan dasar penunjukan pejabat di BUMN. Karena itu, transparansi menjadi sangat penting agar masyarakat memahami bahwa setiap keputusan benar-benar didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan perusahaan," ujar Samuel F. Silaen, Pengamat Politik.

Ia menambahkan bahwa kepercayaan masyarakat akan sangat dipengaruhi oleh konsistensi pemerintah dalam menerapkan sistem meritokrasi untuk posisi strategis korporasi milik negara.

"BUMN harus menjadi contoh penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Karena itu, setiap potensi konflik kepentingan harus diantisipasi sejak awal melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel," kata Samuel F. Silaen, Pengamat Politik.

Oleh sebab itu, Samuel mendorong pihak Kementerian BUMN memberikan penjelasan terbuka mengenai indikator yang digunakan dalam seleksi guna meredam spekulasi publik.

"Transparansi merupakan cara terbaik untuk menjawab berbagai pertanyaan publik. Ketika prosesnya terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, maka kepercayaan masyarakat terhadap BUMN akan tetap terjaga," ujarnya Samuel F. Silaen, Pengamat Politik.

Di sisi lain, laporan dari Indopolitika menyebutkan bahwa kontroversi ini semakin menyudutkan posisi Menteri PU Dody Hanggodo setelah sebelumnya dihantam isu rencana perjalanan dinas ke Amerika Serikat.

Dalam dokumen agenda High-Level Meeting di New York pada 13–19 Juli 2026 tersebut, nama istri dan anak menteri sempat tercantum sebagai delegasi resmi sebelum akhirnya perjalanan itu dibatalkan oleh Dody.

Kementerian PU mengonfirmasi bahwa penulisan nama keluarga hanya untuk keperluan administrasi visa, namun publik tetap menuntut akuntabilitas menyeluruh demi menghindari konflik kepentingan di lingkungan pemerintahan.