Pemkot Bandung Tangani Dampak Longsor di Gegerkalong

Pemerintah Kota Bandung bersama berbagai instansi menangani dampak bencana tanah longsor yang merusak sejumlah bangunan warga dan fasilitas umum di RT 7 RW 1 Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung.

Peristiwa yang terjadi pada pertengahan Juli 2026 tersebut mengakibatkan bangunan madrasah, masjid, serta rumah warga mengalami kerusakan parah akibat fondasi yang tidak memadai di daerah berkontur curam.

Bencana ini berdampak pada sekitar tujuh kepala keluarga yang menghuni rumah tersebut, namun dipastikan tidak ada korban jiwa dalam insiden ini.

Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menjelaskan bahwa pemerintah daerah langsung bergerak cepat untuk menyalurkan bantuan logistik dasar dan menyiapkan rencana pemulihan infrastruktur.

"Sekrung kita coba atasi masyarakat yang di rumah itu. Kita bantu dari Dinas Sosial, terus pembangunan dari DPKP, dibantu juga dari Baznas, dan ada pihak swasta yang Alhamdulillah mau kolaborasi untuk renovasi itu," kata Erwin.

Ia menambahkan, Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Kota Bandung saat ini sedang menyusun desain ulang fondasi agar bangunan lebih aman dari risiko longsor susulan.

"Kami coba atasi masyarakat yang di tiga rumah itu. Kami bantu dari Dinas Sosial, terus pembangunannya dari DPKP (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman), dibantu juga dari Baznas, dan ada pihak swasta yang alhamdulillah mau kolaborasi untuk renovasi," kata Erwin.

Menurut Erwin, struktur fondasi bangunan yang menempel di bantaran sungai tersebut sebelumnya menggunakan besi berukuran kecil yang tidak sesuai dengan standar spesifikasi wilayah curam.

"Kalau saluran airnya sih bagus, cuma saya lihat fondasinya saja enggak benar. Fondasinya itu kan di daerah yang memang curam, jadi sekarang ini lagi didesain oleh Dinas Ciptabintar supaya fondasinya kuat, supaya bagus," katanya.

Pemerintah memastikan seluruh warga terdampak telah dievakuasi ke tempat aman karena lokasi awal sangat rawan dan berisiko mengalami keruntuhan lanjutan.

"Namun memang karena mungkin itu punya swasta atau masyarakat, bukan pemerintah," katanya.

Area terdampak kini telah dipasangi garis pengaman oleh petugas berwenang untuk mencegah masyarakat mendekati titik rawan berbahaya.

"Kondisinya parah, enggak akan bisa dipakai dulu, karena berisiko longsor kembali. Jadi ini harus diperbaiki dulu. Memang masyarakat meminta kepada kami supaya secepatnya membantu, apalagi masjid di daerah situ cuma satu-satunya," katanya.

Pemerintah Kota Bandung akan mengalokasikan anggaran Belanja Tidak Terduga melalui DPKP serta mengajukan bantuan tanggung jawab sosial perusahaan demi mempercepat perbaikan tempat ibadah warga.

"Alhamdulillah, sekarang kita coba atasi masyarakat yang tiga rumah itu," ujar Erwin.

Proses rekonstruksi bangunan diupayakan segera berjalan tanpa relokasi karena seluruh bangunan tersebut berdiri di atas lahan milik masyarakat.

"Karena kemarin saya lihat besinya juga masih kecil-kecil, tidak sesuai spesifikasi untuk bangunannya. Tapi memang karena mungkin dibangun oleh swasta, bukan pemerintah. Alhamdulillah tidak sampai menimbulkan korban yang lebih parah," katanya.

Saat ini koordinasi dengan lembaga perbankan daerah juga dilakukan untuk menghimpun dana tambahan demi kelancaran pemulihan fisik bangunan.

"Memang masyarakat meminta kepada kita supaya secepatnya diperbaiki, karena itu masjid di daerah tersebut satu-satunya yang digunakan untuk salat Jumat. Kalau relokasi sepertinya tidak memungkinkan karena lahannya sempit. Jadi harus diperbaiki.

Apalagi itu lahan masyarakat, bukan lahan pemerintah. Kita hanya membantu proses penanganannya," tuturnya.

Garis polisi tetap dipertahankan di lokasi kejadian untuk memastikan tidak ada aktivitas warga sebelum konstruksi pembatas baru selesai dibangun.

"Kalau ini dibiarkan, longsor susulan pasti bisa terjadi. Makanya harus dipasang garis polisi supaya tidak ada orang yang masuk ke lokasi sebelum perbaikan dilakukan," tandasnya.