Pemerintah Tutup 455 SPPG MBG dan Perketat Jam Kerja ASN Dapur

Pemerintah Indonesia memutuskan penutupan permanen 455 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) serta pengetatan jam kerja ASN dalam Rapat Koordinasi Terbatas Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Jakarta pada Rabu (26/8/2026).

Evaluasi menyeluruh ini dipimpin Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan bersama Menteri PANRB Rini Widyantini, Kepala BGN Sudaryono, Kepala BPN Rachmat Pambudy, serta jajaran lintas kementerian untuk membenahi tata kelola sebelum 20 Oktober 2026.

Dari total 27.485 SPPG yang beroperasi di seluruh Indonesia, sebanyak 3.515 unit di 324 kabupaten dan kota belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dengan 455 di antaranya ditutup permanen.

Zulkifli Hasan menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan pembenahan manajemen dapur MBG tepat pada momentum dua tahun masa pemerintahan kepemimpinan nasional.

"Sekarang sudah manajemen baru yang kami yakini sebelum 20 Oktober 2026 kami akan selesaikan," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan.

Menko Pangan menekankan pengetatan disiplin wajib dilakukan agar tidak ada lagi insiden gangguan kesehatan yang dialami oleh peserta didik.

"Bukan satu dua, keracunan itu soal anak Indonesia yang enggak boleh terjadi. Jadi, agar teman-teman media paham, jam 02.00 WIB mereka sudah kerja pagi," ujar Zulkifli Hasan.

Ia menambahkan bahwa penindakan tegas diambil bukan semata-mata mengejar jumlah target operasional dapur, melainkan demi mutu masakan.

"Program MBG terus kita perbaiki. Bukan hanya mengejar jumlah SPPG atau penerima manfaat, tetapi yang paling penting kualitas pelaksanaannya harus terjaga. Standar harus dipenuhi dan aturan harus dipatuhi. Kalau tidak memenuhi persyaratan, kita tindak tegas," tegas Zulkifli Hasan.

Zulkifli juga mengapresiasi jajaran pimpinan baru BGN yang bergerak cepat menanggapi berbagai temuan evaluasi di lapangan.

"MBG itu saya meyakini, manajemen yang baru, dipimpin Mas Dar (Sudaryono) ini dua bulan bisa kita atasi sebagian besar persoalan ya, dua bulan, sebelum 20 Oktober 2026. Ini hebat, yang muda-muda ini mau mendengar, mau diajak diskusi, rajin rapat dia mau, bahkan yang tadi saya sangat terenyuh, melampaui dari tugas ya," kata Zulkifli Hasan.

Kedisiplinan tinggi terus diterapkan tanpa libur agar seluruh kendala sistemik dalam tata kelola MBG teratasi sepenuhnya.

"Mudah-mudahan.. kita bekerja keras, ini tidak mengada-ada ya, karena kalau kita bicara jujur juga kadang-kadang kita dipelintir. Ini teman-teman bayangkan jam 2 pagi absen, ya. Kami juga nggak ada hari libur kerja ini. Mudah-mudahan 20 Oktober ya, 2 tahun pemerintahan Pak Prabowo, isu-isu mengenai BGN bisa kita handle dengan baik, bisa kita selesaikan dengan baik," ujar Zulkifli Hasan.

Sanksi tegas penyesuaian SDM juga dijatuhkan kepada ratusan personil pengelola dapur yang terbukti indisipliner saat masa pemeliharaan.

"Sudah ada 66 pengelola SPPG yang diberhentikan (di bulan ini). Sebelumnya 183 (sudah diberhentikan), yang nggak disiplin," kata Zulkifli Hasan.

Pemecatan aparatur sipil negara dan pengelola dapur dilakukan karena ketiadaan pengawas di lokasi produksi dinilai sangat membahayakan.

"Pengelola SPPG yang nggak disiplin, nggak datang-datang ke kantor, kan mereka PPPK kalau nggak ngantor berapa kali itu harus diberhentikan. Nah ini tegas sudah 183 ditambah 66 yang dipecat. Karena Kepala Dapur SPPG yang bertanggung jawab mengawasi makanan nggak ada di tempat itu bahaya sekali," tegas Zulkifli Hasan.

Terkait pendataan fisik unit operasional, Kemenko Pangan memverifikasi puluhan ribu dapur secara ketat.

"Sudah didata, totalnya ada 27.845 SPPG, tapi ada 463 yang tidak terdata dengan baik, ini dicek langsung agar ditindaklanjuti ya. Jadi yang dipastikan itu 27.022," ujar Zulkifli Hasan.

Pemerintah memberikan tenggat waktu bagi ribuan unit dapur yang belum mengajukan sertifikasi laik higiene.

"Nah dari 27.022 itu tadi, ada juga yang tidak mengajukan SLHS, nggak mengajukan dia ya. Nah ini akan kita tertibkan, kita kasih waktu. Jadi yang sedang diselesaikan itu persoalan-persoalan internalnya, karena menyangkut outputnya nanti masakan itu harus sehat," kata Zulkifli Hasan.

Zulkifli menyimpulkan rincian dapur bermasalah yang tidak memenuhi syarat kesehatan langsung dikenakan sanksi pemberhentian izin permanen.

"Ada 3.060 yang tidak mengajukan, kalau mengajukan tidak SLHS kan kita ragu-ragu ngecek ini nanti masaknya gimana gitu. Dan tadi ada 463 tidak terdata. Jadinya 3.500 lebih dapur yang tidak mengajukan SLHS.

Gitu. Dan ada yang tidak memenuhi syarat ya. Itu langsung ditutup permanen 455 ya," jelas Zulkifli Hasan.

Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono memaparkan penetapan jam operasional ketat bagi para petugas dan pengelola SPPG.

"Kami telah mengeluarkan jam ASN PPPK SPPG, kepala dapur SPPG yaitu jam operasional dapur. Kalau dia enggak ada di situ (di dapur), ya apa gunanya?" tegas Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono.

Sudaryono mengungkapkan hasil temuan analisis bahwa pelanggaran SOP produksi menjadi pemicu utama timbulnya insiden keracunan.

"Dari banyaknya kasus gangguan kesehatan keracunan makanan, itu banyak di antaranya atau hampir karena tidak melaksanakan SOP. Apakah SOP penyimpanan, SOP tangannya harus pakai sarung tangan, dan macam-macam," kata Sudaryono.

Pihaknya menemukan fakta bahwa sebagian kepala dapur tidak berada di tempat saat proses pengolahan makanan berlangsung.

"Beberapa temuan bahkan itu kepala SPPG-nya itu tidak berada di tempat. Dia kan pemimpin di dapur, memastikan bahwa SOP dijalankan," tutur Sudaryono.

Untuk mencegah risiko ke depan, BGN mewajibkan alur pemeriksa sampel makanan berjenjang sebelum hidangan sampai ke tangan siswa.

"Dari barang itu sudah matang, dicicipi, disisihkan. Sebelum ini, kepala dapurnya nyicipi, pengawas gizi nyicipi, kemudian aslap (asisten lapangan) nyicipi. Di sekolah itu ada namanya PIC sekolah," kata Sudaryono.

Guru penanggung jawab di sekolah yang menerima insentif turut dilibatkan secara langsung dalam pengujian kualitas santapan.

"PIC sekolah itu mendapatkan insentif, itu nyicipi. Baru kemudian dibagi omprengnya makanan itu ke semua siswa, termasuk gurunya," ujar Sudaryono.

Pengujian fisik organoleptik menjadi benteng pertahanan terakhir guna mengantisipasi bau dan kelayakan santapan sebelum dibagikan.

"Jadi minta sebagai terakhir sebelum dikonsumsi itu dilihat, organoleptik namanya, dilihat ada bau apa tidak," tutur Sudaryono.

Mengenai penutupan dapur, Sudaryono memverifikasi jumlah pasti SPPG yang ditindak secara permanen.

"Jadi yang tepatnya adalah 455 yang ditutup karena tidak memenuhi standar SLHS itu," ucap Sudaryono.

Ia menjelaskan koreksi angka dari data awal 504 unit dilakukan setelah verifikasi perbaikan standar di lapangan.

"Memang kemarin saya sempat sampaikan 504, tapi ternyata setelah kami buka 504 itu ada yang kemudian memenuhi syarat SLHS, itu kami kurangi," ucap Sudaryono.

Kepala BGN menandaskan fokus kerja bulan Agustus ditujukan sepenuhnya untuk membenahi 27.000 dapur yang sudah ada.

"Intinya adalah sekarang sudah kami sisir semua. Intinya kami di Agustus ini, izinkan kami membereskan 27.000 (dapur) yang sudah operasional ini tata kelola aturan peraturannya tuh mesti bener dulu," kata Sudaryono.

Menurutnya, penghentian sementara penambahan dapur dilakukan guna mencegah akumulasi persoalan regulasi.

"Jangan sampai ini belum beres, kita buka-buka-buka -buka, akhirnya numpuk masalah," ucap Sudaryono.

Seluruh regulasi baru ditargetkan rampung pada akhir Agustus 2026 guna menjadi landasan pembukaan dapur di daerah terdepan.

"Nah baru fix oke insyaallah di 31 Agustus ini data sudah masuk semua, baru kita akan keluarkan peraturan-peraturan baru, yang itu mengakomodir pembukaan atau pengaktivasi dapur-dapur di wilayah 3T dan wilayah-wilayah lain yang memang masih banyak sekolah-sekolah anak-anak yang memang masih membutuhkan MBG," terang Sudaryono.

BGN berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan lembaga terkait agar pelaksanaan ekspansi tidak menabrak aturan hukum.

"Jadi memang urutannya begitu. Sehingga nanti ini di September, Oktober, ini kemudian kita kalau sudah jelas peraturannya, fix dari Kementerian Keuangan dan K/L-K/L lain yang berhubungan ini secara aturan beres semua, jadi tidak ada lagi aturan yang kita langgar, yang itu kemudian membuat masalah di kemudian hari," tutur Sudaryono.

Sudaryono mencatat ribuan unit fasilitas di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar telah siap diaktifkan secara bertahap.

"Saat ini yang di 3T yang berdasarkan catatan kami ada sekitar 2.700-an yang siap, artinya dapurnya sudah jadi. Dari 2.700 itu kemudian yang kami pilah di daerah, yang seluruh pulau Papua itu, Maluku, Maluku Utara mungkin ada sekitar berapa ratus gitu, ada 300 kalau nggak salah. Nanti pelan-pelan kita buka," ungkap Sudaryono.

Aktivasi fasilitas tersebut mensyaratkan validitas data penerima manfaat serta kejelasan insentif petugas di wilayah 3T.

"Karena kami ingin memastikan bahwa nggak hanya buka, tapi memastikan penerima manfaatnya jelas, by name by addressnya jelas, insentifnya jelas, kemudian SOP-nya juga harus dilaksanakan," jelas Sudaryono.

Sudaryono menegaskan kembali komitmen BGN untuk membereskan fondasi tata kelola terlebih dahulu sebelum mengeksekusi rencana pembukaan dapur baru.

"Jadi intinya kenapa kok nggak dibuka-buka dari sekarang? Karena kami ingin memastikan bahwa tata kelolanya dibereskan dulu," pungkas Sudaryono.

Pemerintah menargetkan aktivasi bertahap 2.700 dapur 3T di Papua hingga Maluku dapat dimulai pada September dan Oktober 2026 setelah seluruh aturan pelaksana disahkan.