Pemerintah Tingkatkan Peran Koperasi untuk Dongkrak Ekonomi Rakyat

Pemerintah berkomitmen merombak struktur perekonomian nasional dengan memperkuat fondasi ekonomi dari tingkat terbawah melalui gerakan koperasi. Upaya ini ditegaskan dalam Puncak Peringatan Hari Koperasi Nasional (Harkopnas) ke-79 di Indonesia Arena, Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (12/7/2026).

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mendorong kebangkitan total koperasi agar menjadi motor penggerak ekonomi yang berakar kuat di wilayah pedesaan hingga kabupaten. Langkah strategis tersebut ditujukan agar manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat daerah.

"Koperasi adalah alatnya orang lemah. Tapi, seperti sapu lidi, satu lidi lemah, tapi kalau bergabung, itu kekuatan, Saudara-Saudara sekalian. Jangan khawatir, gerakan koperasi Indonesia akan bangkit menjadi kekuatan ekonomi Indonesia! Kekuatan ekonomi yang tidak akan membawa uang lari dari Indonesia," ujar Presiden Prabowo dikutip dari siaran pers.

Kepala Negara juga menambahkan bahwa peningkatan kesejahteraan saat ini telah dirasakan oleh sektor agraria berdasarkan laporan resmi yang diterimanya.

"Saya dapat laporan sekarang sudah banyak petani yang libur ke luar negeri. Nggak apa-apa, libur boleh, kapan lagi petani libur ke luar negeri," kata Prabowo.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Negara menekankan bahwa penguatan ini merupakan bagian dari konsep sinergi seluruh kekuatan ekonomi nasional.

"Kita akan buat petani, nelayan, buruh makmur. Ekonomi kita akan bangkit dari desa, kecamatan, kabupaten, dan uangnya akan tinggal di desa, di kecamatan, di kabupaten. Kita akan balikkan. Kalau selama ini kekayaan rakyat Indonesia disedot, Kita akan balikkan, sekarang ekonomi akan turun ke rakyat," tegasnya.

Pemerintah juga memastikan tidak bersikap anti terhadap korporasi besar karena seluruh elemen usaha saling membutuhkan.

"Itu yang saya maksud Indonesia Incorporated, ittu yang dikehendaki oleh bapak-bapak pendiri bangsa kita bahwa koperasi adalah salah satu sokoguru," ucapnya.

Melalui penguatan yang merata, gerakan ini optimis mampu menopang kebangkitan finansial negara secara struktural.

"Kalau kita memperkuat koperasi, bukan berarti kita akan memperlemah yang lain, no, kita perkuat semuanya. Saudara-saudara sekalian, Indonesia kaya, Indonesia akan bangkit, dan Indonesia akan mampu memperkuat semua kekuatan di Republik Indonesia ini," katanya.

Menteri Koperasi Ferry Juliantono menjelaskan bahwa sektor ini kini ditempatkan sebagai pilar ideologis untuk menggerakkan roda ekonomi dari tingkat desa hingga sektor strategis nasional.

"Di bawah kepemimpinan Bapak (Presiden) telah mulai bangkit kembali untuk memberikan andil yang sebaik-baiknya bersama dengan badan usaha swasta dan BUMN," ujar Menkop.

Sebagai implementasi nyata, pemerintah telah merampungkan 83.000 badan hukum akta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Koperasi kini juga diperbolehkan masuk ke sektor industri berat seperti pengelolaan sumur minyak rakyat, tambang mineral, hingga pabrik Crude Palm Oil (CPO).

Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Bambang Haryadi menilai kebijakan ini menjadi titik balik penting setelah hampir tiga dekade gerakan tersebut kurang mendapatkan perhatian sepadan.

"Baru dalam pemerintahan Bapak Presiden, gerakan koperasi mendapat perhatian dan menjadi program prioritas penguatan ekonomi masyarakat," kata Bambang.

Dilansir dari antaranews.com dan news.detik.com, Kementerian Koperasi siap meresmikan pabrik CPO di Musi Banyuasin serta PLTS di Pulau Galang Baru pada Agustus 2026. Regulasi baru berupa Undang-Undang Perkoperasian juga akan segera disahkan tahun ini untuk menggantikan UU Nomor 25 Tahun 1992.

Rangkaian perayaan Harkopnas ke-79 akan dilanjutkan dengan fun run serta bazar di Jalan Rasuna Said Jakarta pada 19 Juli 2026. Seluruh agenda bulan koperasi ini dijadwalkan ditutup dengan penganugerahan Koperasi Award pada 29 Juli 2026.